Suyudi Ario Seto Rombak 14 Pejabat Utama Polri, Ini Daftar Lengkapnya
Baca dalam 60 detik
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengeluarkan telegram mutasi yang mengganti sejumlah pejabat utama Mabes Polri, termasuk posisi strategis seperti Kabareskrim dan Kabaintelkam.
- Mutasi ini merupakan yang pertama sejak Suyudi menggantikan Listyo Sigit Prabowo, dan terjadi hanya sehari setelah telegram diterbitkan.
- Humas Polri menyebut rotasi sebagai kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, dengan harapan pejabat baru segera menyesuaikan diri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi mengeluarkan telegram mutasi yang mengganti 14 pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Rotasi ini menjadi yang pertama sejak ia menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai orang nomor satu di korps Bhayangkara, dan menyasar sejumlah posisi krusial seperti Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam).
Telegram mutasi tersebut terbit pada Jumat (2/10), hanya sehari setelah estafet kepemimpinan Polri berpindah dari Listyo Sigit ke Suyudi. Pergantian juga terjadi di kursi Wakapolri, dari Komjen Dedi Prasetyo kepada Komjen Wahyu Hadiningrat. Langkah cepat ini menandai dimulainya konsolidasi internal di bawah komando Suyudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.
Dalam keterangan tertulis Humas Polri, sejumlah perwira tinggi bintang dua dan bintang tiga mengalami pergeseran. Inspektur Pengawasan Umum kini diisi Komjen Asep Edi Suheri; Kepala Badan Intelijen dan Keamanan dijabat Irjen Dedy Kusuma Bakti; Kepala Badan Reserse dan Kriminal dipercayakan kepada Irjen Asep Safrudin; Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan dijabat Irjen Hery Herjawan; dan Kepala Badan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan diemban Irjen Rudi Darmoko.
Selain itu, sejumlah jabatan lain juga mengalami pergantian: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan dijabat Irjen Mahmud Nazly Harahap; Kepala Divisi TIK diisi Irjen Roberto GM Pasaribu; Kepala Densus 88 Antiteror dipercayakan kepada Brigjen Tubagus Ami Prindani; Kepala Divisi Hukum Polri dijabat Irjen Ahrie Sonta; Kepala Korps Tipidkor diemban Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan dijabat Kombes Didik Hariyanto. Beberapa posisi asisten juga dirotasi, seperti Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran yang kini diisi Irjen Andik Setiyono, Asisten Kapolri bidang Logistik dijabat Brigjen Agus Dwi Hermawan, serta Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia dipercayakan kepada Brigjen Deni Dharmapala.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan tugas serta memberikan ruang pengembangan karier bagi personel. "Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10).
Ia juga berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang sudah berjalan di satuan masing-masing. "Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat," tambahnya.
Mutasi ini menjadi sorotan karena terjadi di awal kepemimpinan Suyudi, yang dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk memperkuat reformasi internal Polri. Sejumlah pengamat menilai rotasi besar-besaran ini sebagai langkah strategis untuk menempatkan orang-orang kepercayaan di posisi kunci, sekaligus merespons dinamika keamanan dan penegakan hukum yang semakin kompleks. Posisi Kabareskrim dan Kabaintelkam, misalnya, akan menentukan arah penanganan kasus-kasus besar serta operasi intelijen ke depan.
Dengan komposisi baru ini, publik akan mencermati apakah janji pembenahan institusi Polri dapat terwujud, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pertanyaannya, akankah mutasi ini menjadi awal penyegaran yang signifikan, atau sekadar pergantian kursi tanpa perubahan mendasar? Hanya kinerja para pejabat baru yang akan menjawabnya.



