Kepala BGN Minta Sidak Dapur MBG Jam 2 Pagi, Ini Alasan di Baliknya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar inspeksi berkala ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing. Instruksi itu ia sampaikan bukan sebagai imbauan opsional, melainkan sebagai permintaan resmi agar pengawasan berjalan nyata di lapangan.

Yang membedakan arahan ini dari instruksi serupa sebelumnya adalah penekanan pada waktu pemeriksaan. Sudaryono secara eksplisit meminta sidak dilakukan pada jam-jam tidak lazim, bahkan dini hari. Menurutnya, pemeriksaan pada pukul 02.00 atau 03.00 pagi justru lebih efektif menangkap kondisi riil dapur sebelum aktivitas produksi dimulai, sehingga potensi kelalaian bisa terdeteksi lebih awal.

"Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi," kata Sudaryono, dikutip dari keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Bagi BGN, sidak bukan sekadar memeriksa kebersihan bangunan. Sudaryono menegaskan bahwa inspeksi harus mencakup kedisiplinan pengelola, kualitas bahan baku, hingga keluhan yang muncul dari sekolah penerima manfaat. Ia bahkan menolak kerangka berpikir bahwa daerah boleh memilih antara melakukan sidak atau tidak. "Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya," tegasnya.

Untuk memastikan pengawasan tidak berjalan liar, BGN telah menyiapkan daftar periksa baku yang bisa langsung dipakai pemerintah daerah. Daftar itu memuat butir-butir apa yang harus ada dan apa yang tidak boleh ada di sebuah SPPG. Hasilnya kemudian dilaporkan kembali ke BGN sebagai umpan balik. Mekanisme ini pada dasarnya membangun jalur pelaporan dua arah: daerah mengawasi, pusat mengevaluasi.

Dorongan pengawasan ketat ini tidak muncul di ruang kosong. Program MBG yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat setiap hari menyimpan risiko besar pada rantai produksi dan distribusi. Dapur SPPG beroperasi dalam skala massal dengan waktu penyajian yang ketat, sehingga satu kelalaian kecil bisa berdampak luas. Sejumlah kasus keracunan yang dilaporkan dari berbagai daerah menjadi alarm bahwa standar operasional belum sepenuhnya terpenuhi secara merata.

Dalam konteks tata kelola, langkah BGN melempar tanggung jawab pengawasan ke pemerintah daerah bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ini mempercepat deteksi masalah karena kepala daerah dan Forkopimda memiliki jangkauan terdekat ke lokasi. Di sisi lain, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen tiap daerah. Tidak semua kabupaten dan kota memiliki sumber daya untuk melakukan inspeksi rutin, apalagi pada dini hari, tanpa mengganggu beban kerja aparat yang sudah ada.

Karena itu, kualitas implementasi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya. Daftar periksa yang disiapkan BGN hanya berguna jika diisi secara jujur dan konsisten, bukan sebagai formalitas administratif. Publik pun berkepentingan memantau apakah laporan dari daerah benar-benar ditindaklanjuti, atau sekadar menumpuk sebagai arsip.

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi soal apakah sidak perlu dilakukan, melainkan seberapa cepat temuan lapangan berubah menjadi perbaikan nyata di dapur-dapur SPPG. Tanpa mekanisme sanksi dan transparansi hasil inspeksi, permintaan sidak jam 2 pagi berisiko berhenti sebagai instruksi tanpa gigi.