Konservatif Janji Pangkas Biaya Rumah £50.000, Ekonom Ingatkan Beban Baru

Partai Konservatif Inggris mengklaim dapat memangkas biaya pembangunan rumah baru di Inggris dan Wales hingga £50.000 per unit jika kembali berkuasa, dengan cara mengurangi regulasi. Janji ini disampaikan oleh Menteri Bayangan Keuangan Andrew Griffith, yang menyebut pemangkasan tersebut akan menurunkan harga jual rumah baru bagi konsumen.

Angka £50.000 yang disebut Griffith mengacu pada estimasi industri perumahan mengenai beban regulasi dan pajak yang selama ini membebani pengembang. Namun, para ahli konstruksi dan perumahan mengingatkan bahwa sebagian penghematan tersebut berpotensi mengalihkan beban ke pemerintah, terutama untuk pembiayaan sekolah, jalan, dan perumahan rakyat.

Berdasarkan perhitungan Home Builders Federation (HBF), sejak 2020 regulasi, pajak, dan inflasi telah menambah biaya pembangunan satu unit rumah di Inggris dan Wales sekitar £76.000, atau sekitar 20% dari nilai rata-rata rumah baru. Dari jumlah itu, sekitar £42.000 berasal dari regulasi dan pajak, di luar kenaikan biaya material dan tenaga kerja sebesar £37.000. Estimasi Konservatif sedikit lebih tinggi dari angka HBF, namun partai itu belum merinci pos-pos penghematan secara lengkap.

Noble Francis dari Construction Products Association (CPA) menilai biaya baru yang dibebankan pada pengembang melalui regulasi dan pajak, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengurus perizinan, menjadi hambatan serius bagi laju konstruksi residensial. Ia juga menyoroti bahwa baik Partai Konservatif maupun Partai Buruh yang sama-sama pernah berkuasa dalam lima tahun terakhir turut menambah beban biaya pada sektor perumahan.

"Mudah bagi partai mana pun yang tidak berkuasa untuk mengklaim akan menghapus birokrasi dan memangkas biaya, tetapi baik Konservatif maupun Buruh telah berkuasa dalam lima tahun terakhir dan sama-sama menambah biaya pada pembangunan rumah," ujar Francis.

Pemerintah Buruh saat ini jauh dari target membangun 1,5 juta unit rumah tambahan bersih di Inggris selama masa jabatan parlemen, yang membutuhkan laju pembangunan sekitar 300.000 rumah per tahun. Hingga Juni, hanya sekitar 203.000 unit yang berhasil dibangun menurut estimasi resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan sekadar regulasi, melainkan juga kapasitas industri dan pendanaan infrastruktur.

Analis lain menyoroti bahwa penghematan biaya konstruksi di awal bisa berujung pada kenaikan belanja pemerintah di masa depan. Pakar perumahan Anna Clarke mengatakan pemangkasan biaya pembangunan akan sangat membantu terwujudnya rumah baru yang dibutuhkan, tetapi jika pengembang tidak lagi membiayai sekolah dan infrastruktur baru, pemerintah harus mencari sumber dana lain.

Selain itu, rencana menghapus regulasi lingkungan dikhawatirkan menaikkan tagihan energi rumah tangga. Standar bangunan ramah lingkungan, seperti kewajiban menggunakan pompa panas alih-alih boiler gas, justru diprediksi menghemat pengeluaran rumah tangga dalam jangka panjang. Dr Richard Lowes dari Regulatory Assistance Project memperingatkan bahwa jika implikasi tagihan energi tidak dipertimbangkan dengan cermat, rumah tangga bisa menanggung tagihan tinggi selama puluhan tahun.

Dengan dinamika ini, janji penghematan £50.000 menjadi ujian bagi kredibilitas kebijakan perumahan kedua partai. Pertanyaannya, apakah pemangkasan regulasi benar-benar akan dinikmati konsumen, atau justru memindahkan beban ke anggaran publik dan tagihan energi di kemudian hari?