Pramono Anung Dorong Cetak SIM dan Paspor Langsung di MPP, Evaluasi OSS

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak agar layanan administrasi seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan paspor dapat dicetak langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP). Permintaan ini disampaikan usai meninjau MPP Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/10), sebagai upaya memangkas birokrasi yang selama ini dinilai berbelit.

Pramono menilai anomali masih terjadi dalam proses pembuatan SIM. Meski tahap verifikasi dan pengurusan izin di MPP hanya memakan waktu 5 hingga 10 menit, pencetakan dokumen tetap dilakukan di luar fasilitas tersebut. Akibatnya, pemohon harus menunggu 3 sampai 4 hari sebelum dokumen fisik diterima. "Izinnya sendiri di sini rata-rata hanya 5 sampai 10 menit, tetapi percetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Pramono, bertentangan dengan semangat integrasi satu pintu yang menjadi raison d'être MPP. Ia berharap fasilitas cetak langsung tidak hanya tersedia untuk SIM dan STNK, tetapi juga paspor. "Mudah-mudahan paspor juga bisa dicetak di tempat ini," tambahnya. Jika terealisasi, MPP akan benar-benar menjadi pusat layanan terpadu yang mengakhiri perjalanan bolak-balik antarinstansi.

Selain persoalan cetak-mencetak, Pramono menyoroti sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha. Ia mengidentifikasi adanya friksi antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap menghambat proses. "Sering kali begitu diizinkan pemerintah pusat, di pemerintah daerah ada penolakan karena mungkin persetujuan dari warganya belum didapatkan," jelasnya. Friksi ini, kata dia, menjadi sumber masalah di lapangan dan menghambat iklim investasi.

"Saya berharap untuk paspor, mudah-mudahan juga bisa dicetak di tempat ini." — Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta

Persoalan yang diangkat Pramono mencerminkan tantangan lebih luas dalam reformasi birokrasi Indonesia. MPP sendiri merupakan inisiatif yang digagas untuk memangkas rantai perizinan, namun tanpa kewenangan cetak langsung, efisiensi yang dicapai hanya setengah jalan. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur pencetakan sering menjadi bottleneck, terutama untuk dokumen yang memerlukan blanko khusus dari pusat.

Dari sisi investasi, ketidakpastian dalam OSS dapat memperlambat realisasi proyek. Pelaku usaha sering mengeluhkan ketidakselarasan antara izin pusat dan daerah, yang berujung pada penundaan operasional. Jika Pramono berhasil mendorong integrasi cetak langsung dan menyelesaikan tumpang tindih kewenangan, Jakarta bisa menjadi percontohan nasional. Namun, hal ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Korlantas Polri.

Ke depan, publik akan menantikan apakah usulan ini ditindaklanjuti dengan regulasi dan anggaran konkret. Tanpa dukungan pusat, keinginan mencetak SIM dan paspor di MPP hanya akan menjadi wacana. Pertanyaannya, seberapa cepat pemerintah pusat merespons kebutuhan daerah akan layanan terpadu yang benar-benar tanpa sekat?