KPK Geledah Dinas Perdagangan dan BKAD Madiun, Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari kantor Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun. Penggeledahan berlangsung pada Kamis (1/10/2026) sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dokumen dan perangkat elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan aliran penerimaan tidak resmi. “Penyidik menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Jumat (2/10/2026).

Langkah ini bukan penggeledahan pertama. Sebelumnya, KPK juga menyisir kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Menurut Budi, fokus penyidik kini meluas ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga terlibat dalam skema penerimaan uang, termasuk dugaan upaya menyamarkan aset melalui pengalihan bentuk, penyembunyian, maupun pemindahan nama kepada pihak lain.

“Bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut, ada dugaan dialih bentuk, ada disembunyikan, dialih namakan kepada pihak yang lain. Nah, itu yang jadi fokus penyidik untuk melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang terkait,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari sejumlah proyek di lingkungan pemerintah kota. Kini, penyidik mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain di luar Dinas PUPR, yang mengindikasikan pola korupsi sistemik di beberapa OPD.

Menurut Budi, sprindik umum baru yang terbit September 2026 memberikan ruang bagi KPK untuk menelusuri aset-aset yang diduga hasil kejahatan. “Saat ini masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka,” tegasnya. Penyidik tengah menganalisis keterkaitan antara pihak-pihak dan peristiwa yang relevan, sekaligus melengkapi alat bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Pengamat kebijakan publik menilai penggeledahan di dua instansi sekaligus menandakan KPK tidak ingin berhenti pada satu tersangka. Pola pengalihan aset yang disebut Budi merupakan modus klasik dalam perkara TPPU: uang hasil korupsi diubah menjadi aset lain, disembunyikan, atau dipindahkan ke nama pihak ketiga untuk menyulitkan pelacakan. Jika dugaan ini terbukti, konstruksi perkara bisa berkembang dari sekadar gratifikasi menjadi kejahatan berlapis yang membuka pintu bagi penyitaan aset dan penetapan tersangka baru.

Konteks nasional menunjukkan bahwa kasus Madiun bukan fenomena tunggal. Sejumlah daerah menghadapi persoalan serupa: korupsi di tingkat pemerintah kota sering melibatkan kerja sama antar-OPD, mulai dari dinas teknis hingga badan pengelola keuangan. KPK berulang kali menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi anggaran di daerah. Tanpa perbaikan tata kelola, penindakan hukum hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah.

Bagi publik Madiun, penggeledahan ini menimbulkan pertanyaan besar: seberapa dalam praktik korupsi mengakar di birokrasi kota? Sementara bagi KPK, langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa aliran dana yang ditemukan benar-benar mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Jika cukup bukti, penetapan tersangka baru bisa segera dilakukan. Namun jika tidak, kasus ini berisiko berhenti di tengah jalan dan meninggalkan kekecewaan publik.

Ke depan, mata akan tertuju pada konsistensi KPK menuntaskan perkara yang menjerat pejabat daerah. Apakah penggeledahan ini menjadi awal pembongkaran jaringan korupsi yang lebih luas, atau hanya episodenya saja?