Menteri Pertama Wales Tuntut 'Kesepakatan Baru' dari London Jelang Pidato Plaid Cymru
Baca dalam 60 detik
- Rhun ap Iorwerth mengirim surat resmi kepada PM Andy Burnham, meminta transfer kewenangan polisi, peradilan, infrastruktur rel, dan Crown Estate ke Cardiff.
- Plaid Cymru memimpin pemerintahan minoritas setelah memenangi pemilu Senedd Mei lalu, mengakhiri 27 tahun dominasi Partai Buruh.
- Pertemuan puncak antara ap Iorwerth dan Burnham dijadwalkan akhir bulan ini, dengan tuntutan kesetaraan fiskal seperti yang dinikmati Skotlandia.

Menteri Pertama Wales, Rhun ap Iorwerth, secara resmi mengirim surat kepada Perdana Menteri Andy Burnham untuk menuntut "kesepakatan baru bagi Wales" โ sebuah langkah politik yang menandai babak baru hubungan pusat-daerah di Inggris. Surat setebal 2.000 kata itu dikirim pada Kamis dan dikonfirmasi oleh BBC Wales, hanya sehari sebelum ap Iorwerth menyampaikan pidato perdananya di konferensi tahunan Plaid Cymru di Llandudno, Jumat (hari ini).
Permintaan ini bukan sekadar retorika. Ap Iorwerth secara spesifik meminta pelimpahan kewenangan atas kepolisian dan peradilan, infrastruktur kereta api, serta Crown Estate โ aset properti monarki yang selama ini dikelola langsung dari London. Ia juga menuntut sistem pendanaan yang "adil, berbasis kebutuhan, dan mencerminkan realitas demografis serta ekonomi Wales".
Latar belakangnya adalah kemenangan bersejarah Plaid Cymru pada pemilihan Senedd Mei lalu. Partai nasionalis itu berhasil mengakhiri 27 tahun kekuasaan Partai Buruh di Cardiff Bay sejak devolusi dimulai pada 1999. Namun kemenangan tersebut tidak disertai mayoritas kursi, sehingga ap Iorwerth harus memimpin pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai oposisi untuk meloloskan undang-undang dan anggaran. Pemerintahannya bahkan sudah kehilangan voting kunci terkait rencana belanja pada Juli lalu.
Dalam pidatonya nanti, ap Iorwerth akan menegaskan bahwa hasil pemilu memberikan "mandat jelas dari rakyat Wales untuk perubahan positif yang berdampak nyata pada kehidupan mereka". Menurutnya, mandat itu mencakup perluasan devolusi agar Senedd dan pemerintah Wales memiliki "alat yang diperlukan โ kewenangan, pendanaan, dan fleksibilitas fiskal โ untuk mendorong perbaikan maksimal bagi rakyat Wales".
"Sebagai prinsip dasar untuk mendukung reformasi ini, Wales harus dapat menikmati alat konstitusional dan fiskal yang sama seperti yang sudah tersedia di Skotlandia," tulis ap Iorwerth dalam suratnya.
Permintaan ini mempertegas poros baru politik Celtic. Bulan lalu, ap Iorwerth menjamu menteri pertama Skotlandia dan Irlandia Utara yang pro-kemerdekaan di Cardiff, dan bersama-sama mendeklarasikan bahwa "masa Westminster akan segera berakhir". Deklarasi itu bukan tanpa dasar: Skotlandia telah lama memiliki kewenangan lebih luas, termasuk atas peradilan dan kepolisian, sementara Wales masih menunggu.
Sikap London sejauh ini terkesan menahan diri. Burnham sebelumnya menyatakan akan "terbuka" terhadap gagasan memberikan kontrol kepolisian kepada pemerintah Wales, dan berjanji akan "memberi pendengaran yang adil" atas setiap usulan. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan komitmen untuk "membangun Wales yang lebih kuat dan adil dalam Inggris yang lebih kuat dan adil", dengan fokus pada pemberdayaan pemimpin lokal dan penciptaan lapangan kerja di setiap kode pos.
Namun, bagi ap Iorwerth, janji-janji itu belum cukup. Ia menuntut perubahan konstitusional yang lebih mendasar: "Penyelesaian konstitusional Wales harus terus berkembang untuk meningkatkan akuntabilitas demokratis, mendorong pertumbuhan, memperkuat layanan publik, dan memberikan hasil yang lebih baik bagi komunitas kita."
Pertemuan puncak antara ap Iorwerth, Burnham, dan menteri pertama Skotlandia serta Irlandia Utara dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Pertemuan itu akan menjadi ujian pertama bagi diplomasi antar-pemerintahan di bawah pemerintahan Buruh yang baru. Jika Burnham memberi lampu hijau pada transfer kewenangan kepolisian, itu bisa menjadi preseden bagi daerah lain. Jika tidak, konflik pusat-daerah berpotensi memanas menjelang pemilu berikutnya.
Yang jelas, Plaid Cymru tidak akan berhenti di sini. Dengan mandat elektoral yang baru dan aliansi dengan kekuatan pro-devolusi di Skotlandia dan Irlandia Utara, ap Iorwerth sedang membangun tekanan politik yang terstruktur. Pertanyaannya kini: seberapa jauh Westminster bersedia melepas kendali โ dan apakah "kesepakatan baru" ini akan menjadi titik balik desentralisasi Inggris, atau justru pemicu ketegangan baru antara London dan Cardiff?



