Hakim AS Batalkan Permanen Kasus Vandalisme Reflecting Pool, Singgung Tekanan Trump

Pengadilan Superior District of Columbia pada Kamis memutuskan menghentikan secara permanen perkara pidana yang menyeret David Hearn, mantan atlet kano Olimpiade Amerika Serikat, dalam kasus perusakan kolam refleksi Lincoln Memorial. Hakim Todd Edelman menolak permintaan jaksa untuk sekadar menangguhkan perkara tanpa prasangka, dan memilih membatalkan dakwaan dengan prasangka—sebuah langkah yang menutup pintu bagi penuntutan ulang atas tuduhan yang sama.

Keputusan ini muncul setelah jaksa wilayah, Jeanine Pirro, mengakui bahwa kerusakan pada lapisan pelindung kolam disebabkan oleh instalasi yang cacat, bukan akibat tindakan sengaja Hearn. Pirro sendiri sebelumnya mendesak agar perkara bisa diajukan kembali jika bukti baru muncul. Namun Edelman menilai permintaan itu tidak dapat diterima karena adanya tekanan politik yang nyata dari Presiden Donald Trump.

Dalam putusannya, Edelman menyoroti bahwa Trump berulang kali menegaskan kerusakan kolam adalah tindakan vandalisme yang disengaja, bahkan mengklaim ada sayatan sepanjang ratusan kaki pada lapisan pelindung. Presiden juga dilaporkan marah ketika Pirro mengajukan permohonan penghentian perkara. "Tuan Hearn menghadapi kemungkinan unik bahwa pemerintah akan menghidupkan kembali kasus yang telah dinyatakan tidak berdasar, semata-mata karena tekanan politik dari Presiden kepada bawahannya," tulis Edelman dalam putusan yang dikutip CNBC.

Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Hearn merusak kolam ikonik di depan Lincoln Memorial. Namun penyelidikan kemudian mengungkap bahwa kerusakan terjadi karena pemasangan liner yang tidak sempurna. Meski demikian, Trump tetap bersikeras bahwa itu adalah tindakan perusakan yang disengaja. Ketegangan antara Gedung Putih dan jaksa federal pun memuncak ketika Pirro memutuskan untuk menjatuhkan dakwaan.

Pengacara Hearn menyambut baik putusan hakim. Mereka menyebut keputusan ini sebagai "kemenangan bagi supremasi hukum dan bagi warga Amerika yang tidak bersalah yang mencari keadilan." Dalam pernyataannya, tim kuasa hukum menegaskan bahwa perkara ini seharusnya tidak pernah diajukan sejak awal. "Apa yang menimpa Tuan Hearn adalah skandal yang seharusnya mengejutkan setiap orang Amerika," ujar mereka.

Hakim Edelman dalam putusannya menegaskan bahwa ia menghormati kewenangan jaksa untuk menentukan perkara mana yang layak dituntut. Namun, ia menilai bahwa dalam situasi luar biasa ini, pemerintah tidak berhak mempertahankan kemampuan untuk menambah kesalahan yang sudah dibuat, atau bahkan mengancam akan melakukannya, dengan mengorbankan Hearn. Putusan ini menjadi preseden penting tentang sejauh mana tekanan politik dapat memengaruhi proses hukum di Amerika Serikat.

Meskipun Gedung Putih dan kantor jaksa Pirro belum memberikan komentar resmi, keputusan ini memicu diskusi lebih luas tentang independensi peradilan di tengah polarisasi politik. Sejumlah pengamat hukum menilai langkah Edelman sebagai penegasan bahwa pengadilan tidak boleh menjadi alat kekuasaan eksekutif. Kasus ini juga menyoroti kerentanan individu terhadap tuntutan yang bermotif politik, terutama ketika presiden secara terbuka mengintervensi.

Ke depan, putusan ini dapat menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa di mana tekanan politik berpotensi mengganggu proses hukum. Pertanyaannya, akankah Kongres atau lembaga pengawas mengambil langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan? Sementara itu, bagi Hearn, keputusan ini mengakhiri babak panjang ketidakpastian hukum yang ia alami.