Data Transmigrasi Kobalima Timur Terpecah, ITS Rancang Sistem Digital Terpadu

Pengelolaan data di kawasan transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dinilai belum mampu menopang perencanaan pembangunan yang presisi. Temuan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengungkap bahwa informasi soal petani, lahan, produksi pertanian, infrastruktur, sampai tingkat kesejahteraan warga masih tersimpan di banyak tempat dan tidak saling terhubung.

Kondisi itu bukan sekadar soal administrasi. Kobalima Timur menyimpan potensi pertanian yang besar, tetapi produktivitasnya terkendala keterbatasan air, jaringan irigasi yang belum memadai, pasokan bibit dan pupuk, serta lemahnya sarana pascapanen dan distribusi. Tanpa basis data yang mutakhir, pemerintah daerah sulit menentukan prioritas, mengevaluasi program, dan merancang intervensi yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Dominggus Manek, mengakui bahwa pihaknya kerap menemui data yang tidak terisi atau tidak cocok dengan kenyataan di lapangan. "Terkadang datanya tidak terisi atau saat kami cek kembali di lapangan ternyata tidak sesuai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Menjawab persoalan itu, TEP ITS mengembangkan sistem digitalisasi yang dirancang agar mudah dipakai oleh pemerintah daerah. Platform berbasis web tersebut menghimpun berbagai informasi penting dalam satu wadah: profil petani, kondisi dan pemanfaatan lahan, hasil panen, ketersediaan infrastruktur, hingga kanal pengaduan bagi warga. Dengan begitu, keluhan masyarakat dapat terdokumentasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

"Kami berharap dapat membantu mentransformasi ke arah digitalisasi agar data yang ada dapat mendukung pemerintah untuk menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur," ujar anggota TEP ITS, Leonardi Paris Hasugian, Selasa (8/9/2026).

Langkah ini menyoroti satu persoalan lama dalam tata kelola kawasan transmigrasi: data yang terfragmentasi membuat pembangunan berjalan tanpa pijakan kuat. Selama ini, pembaruan informasi mengenai perkembangan kawasan kerap tidak konsisten. Akibatnya, program yang diluncurkan berisiko tidak tepat sasaran, tumpang tindih, atau justru mengabaikan kebutuhan mendesak di lapangan.

Bagi pemerintah daerah, sistem terpadu semacam ini bisa menjadi alat bantu untuk membaca kondisi riil dari waktu ke waktu. Bukan hanya soal pendataan, tetapi juga soal akuntabilitas: setiap keputusan dapat dilacak dasarnya. Jika diadopsi secara konsisten, platform ini berpotensi memangkas jarak antara laporan di atas kertas dan kenyataan di desa-desa transmigrasi.

Yang perlu dicermati, keberhasilan digitalisasi tidak berhenti pada penyediaan perangkat lunak. Diperlukan pelatihan aparat, pembaruan data berkala, dan komitmen lintas instansi agar sistem tidak menjadi proyek yang mangkrak. Tantangan berikutnya adalah memastikan warga turut mengisi kanal pengaduan, sehingga data yang terkumpul benar-benar mencerminkan denyut persoalan di Kobalima Timur.

Ke depan, pertanyaannya sederhana: apakah sistem ini akan menjadi tulang punggung perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, atau hanya menambah daftar aplikasi yang jarang dibuka? Jawabannya bergantung pada seberapa serius pemerintah daerah merawat data sebagai aset strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.