Kapolri Suyudi Rombak Jajaran Polri demi Program "Quick Wins", Pengamat: Bukan soal Suka-Tidak Suka

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan perombakan besar di jajaran perwira tinggi. Mutasi dan rotasi yang berlangsung pada awal Oktober 2026 itu dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi program prioritas yang ia canangkan, terutama pemberantasan judi online dan korupsi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa perombakan tersebut bukan hal yang mengejutkan. Menurutnya, sejak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi memang telah berkomitmen untuk membenahi internal Polri dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. "Agenda bersih-bersih itu oleh Kapolri dimasukkan ke dalam program quick wins. Di dalamnya termasuk pemberantasan judi online dan korupsi," ujar Jamiluddin, Minggu (4/10/2026).

Jamiluddin menjelaskan bahwa rotasi ini bertujuan menyelaraskan jajaran pelaksana dengan visi kepemimpinan Kapolri. Polri, katanya, menganut rantai komando yang ketat sehingga kesatuan pandangan menjadi prasyarat mutlak agar kebijakan dapat dieksekusi tanpa hambatan. "Agar sistem komando berjalan efisien dan efektif, diperlukan kepatuhan dari semua pelaksana program quick wins. Kepatuhan hanya diperoleh dari orang-orang yang satu frekuensi dengan Kapolri," tegasnya.

Konsekuensinya, personel yang dinilai tidak searah dengan fokus kepemimpinan saat ini akan terkena mutasi. Jamiluddin menegaskan bahwa pergeseran posisi pejabat terdahulu tidak didasari motif personal, melainkan murni dinamika pencapaian target kerja. "Bisa jadi, orang yang terkena mutasi dan rotasi itu terindikasi 'orang-orang' Listyo Sigit. Namun mutasi dan rotasi itu kiranya bukan semata ditujukan untuk menggusur 'orang-orang' Listyo Sigit. Itu semata hanya konsekuensi dari tidak sefrekuensi dengan Kapolri Suyudi dalam mewujudkan program quick wins," jelasnya.

Dalam pandangan Jamiluddin, perombakan jabatan merupakan mekanisme yang wajar demi penyegaran dan keberlanjutan fungsi organisasi kepolisian. Ia menyimpulkan bahwa mutasi dan rotasi adalah alat manajerial untuk memastikan seluruh lini bergerak dalam satu irama. "Itu semata hanya konsekuensi dari tidak sefrekuensi dengan Kapolri Suyudi dalam mewujudkan program quick wins," pungkasnya.

"Kepatuhan hanya diperoleh dari orang-orang yang satu frekuensi dengan Kapolri." — Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul

Langkah Suyudi ini mengingatkan pada pola serupa yang pernah dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya, di mana rotasi besar-besaran kerap menjadi penanda awal kepemimpinan. Namun, yang membedakan adalah penekanan pada program quick wins yang memiliki tenggat waktu jelas. Publik akan menyoroti apakah perombakan ini benar-benar mempercepat penanganan kasus judi online yang selama ini sulit diberantas, atau hanya menjadi pergantian kursi tanpa dampak signifikan.

Ke depan, tantangan terbesar bukan pada kecepatan rotasi, melainkan pada kemampuan jajaran baru menerjemahkan instruksi menjadi tindakan nyata di lapangan. Jika dalam 100 hari pertama tidak ada gebrakan yang terukur, publik berhak mempertanyakan efektivitas manuver ini. Sebaliknya, jika judi online dan korupsi mulai tersentuh secara sistematis, rotasi ini bisa menjadi preseden positif bagi reformasi institusi kepolisian.