Fadil Imran Dilantik sebagai Wakil Kepala BOPPJ: Dari Kapolda Metro Jaya ke Proyek Strategis Pantura
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen (Purn) Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) pada 1 Oktober 2026.
- Fadil, yang pensiun dari Polri, membawa pengalaman panjang sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Timur, serta pernah terlibat dalam kasus FPI.
- Penunjukan ini menandai transisi dari karier kepolisian ke pengelolaan proyek infrastruktur strategis, dengan implikasi pada tata kelola Pantura.
Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komjen (Purn) Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) pada Kamis (1/10). Pelantikan ini menandai babak baru bagi Fadil setelah dimutasi menjadi Pati Stamaops Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.
Fadil, yang lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1968, memiliki rekam jejak panjang di kepolisian. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini memulai karier sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priok pada 2008, lalu menjabat Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya setahun kemudian. Ia kemudian dipercaya sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat selama dua tahun, sebelum melanjutkan sebagai Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.
Berbagai posisi strategis pernah diembannya, termasuk Dirreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Puncak kariernya di kepolisian tercapai saat menjabat Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Metro Jaya. Namun, masa jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya diwarnai kontroversi ketika Komnas HAM meminta keterangan terkait kasus tembak mati enam laskar Front Pembela Islam (FPI).
Penunjukan Fadil sebagai Wakil Kepala BOPPJ bukan tanpa alasan. Badan ini mengelola proyek strategis Pantai Utara Jawa, yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir. Pengalaman Fadil dalam menangani keamanan dan operasi kepolisian dianggap relevan untuk mengawal proyek infrastruktur besar yang rentan terhadap konflik sosial dan perizinan.
Meski demikian, transisi dari dunia kepolisian ke birokrasi infrastruktur memunculkan pertanyaan tentang kapasitas teknis dan tata kelola. BOPPJ sendiri merupakan badan baru yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan di Pantura, kawasan yang selama ini menghadapi masalah banjir rob, abrasi, dan ketimpangan pembangunan. Kehadiran Fadil diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam hal pengamanan dan penegakan aturan.
"Penunjukan ini menunjukkan pola rekrutmen yang mengedepankan loyalitas dan pengalaman operasional, bukan semata latar belakang teknis," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Selain di BOPPJ, Fadil masih aktif di sejumlah organisasi. Ia tercatat sebagai Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) masa bakti 2024-2028 dan komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan, mengingat BOPPJ mengelola proyek yang bersinggungan dengan sektor energi dan sumber daya.
Ke depan, publik akan mencermati bagaimana Fadil menyeimbangkan peran barunya dengan tanggung jawab di PBSI dan MIND ID. Apakah ia mampu membawa perubahan signifikan bagi Pantura, atau justru terjebak dalam kompleksitas birokrasi dan kepentingan politik? Yang jelas, pelantikan ini menjadi ujian bagi profesionalisme dan integritasnya di luar zona nyaman kepolisian.
