Kapolri Suyudi Rombak 88 Pejabat Polri dalam Sehari, ISESS Sebut Operasi Kilat
Baca dalam 60 detik
- Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengganti 88 perwira tinggi dan menengah, termasuk 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 kapolda, dalam satu hari.
- ISESS menilai langkah itu sebagai operasi kilat yang belum pernah terjadi pada era kapolri sebelumnya dan diprediksi berlanjut.
- Publik menanti dampak nyata dalam 100 hari, terutama perbaikan layanan dan penegakan hukum yang bebas dari praktik transaksional.
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memulai kepemimpinannya di Korps Bhayangkara dengan gebrakan besar: mengganti 88 perwira tinggi dan perwira menengah dalam satu hari, termasuk 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 kepala kepolisian daerah. Langkah ini dinilai sebagai operasi kilat yang belum pernah terjadi pada masa kapolri sebelumnya.
Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai perombakan serentak itu sebagai sinyal kuat bahwa Kapolri baru ingin segera mengonsolidasikan organisasi. "Kapolri baru sedang melakukan operasi kilat," ujar Bambang Rukminto dari ISESS, Minggu (4/10/2026), menggambarkan langkah tersebut sebagai manuver cepat untuk mengamankan kendali.
Menurut Bambang, pergantian pejabat adalah langkah konkret pertama dalam perubahan, dan ia meyakini masih akan ada rotasi lanjutan dalam waktu dekat. Alasan normatifnya adalah menjaga kondusivitas dan konsolidasi organisasi. Namun, gejolak di internal tidak bisa dihindari, terutama bagi personel yang selama ini menikmati status quo. "Mereka pasti merasa tidak nyaman dengan langkah progresif Kapolri," katanya.
Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa bongkar pasang di tubuh Polri adalah hal wajar. Kapolri tentu ingin dibantu oleh orang-orang yang dipercayainya. Persoalan klasiknya, pergantian gerbong sering kali hanya sekadar ganti pemain tanpa perbaikan layanan. "Perilaku koruptif, pungli, penegakan hukum transaksional masih terus berjalan. Publik melihat hanya ganti pejabat saja," ucapnya.
ISESS menekankan bahwa publik kini menunggu dalam 100 hari ke depan apakah mutasi dan promosi tersebut berdampak pada peningkatan layanan, terutama penegakan hukum. Pemilihan pejabat baru harus diikuti penataan organisasi dengan membangun meritokrasi. Jika tidak, pola lama akan berulang. "Selama ini publik seringkali hanya disuguhi tontonan seremonial pergantian pejabat, tanpa diiringi perbaikan layanan dan kinerja," ungkap Bambang.
Bagi pembaca di Indonesia, perombakan ini bukan sekadar dinamika internal Polri. Kapolda di 19 daerah memegang peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan, penanganan konflik sosial, hingga pengawasan investasi daerah. Pergantian massal bisa memengaruhi arah kebijakan keamanan di tingkat lokal, termasuk respons terhadap aksi massa dan penegakan hukum lingkungan. Efektivitas kepemimpinan baru akan teruji ketika menghadapi persoalan riil di lapangan.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang duduk di kursi baru, melainkan apakah rotasi ini akan mengubah budaya organisasi. Publik menanti bukti bahwa operasi kilat Kapolri tidak berhenti pada seremonial, melainkan menjadi titik balik menuju Polri yang lebih profesional dan dipercaya.
