Downing Street Uji Dukungan Publik untuk Kembali ke Uni Eropa, Sinyal Referendum Baru Menguat

Pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham dikabarkan tengah menggelar penjajakan intensif dengan sejumlah lembaga riset dan perusahaan jajak pendapat untuk mengukur seberapa besar dukungan publik terhadap gagasan Inggris kembali menjadi anggota Uni Eropa. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam politik London, yang sebelumnya menutup pintu terhadap opsi rejoining di bawah kepemimpinan Keir Starmer.

Menurut informasi yang dihimpun, para pembantu Burnham telah berkomunikasi dengan pakar Uni Eropa dari berbagai organisasi untuk memetakan bagaimana publik akan merespons janji rejoining jika dimasukkan ke dalam manifesto Partai Buruh berikutnya. Sebagian pejabat di Downing Street mendorong komitmen untuk setidaknya membuka negosiasi ulang keanggotaan, sementara faksi lain khawatir langkah tersebut justru menghidupkan kembali elektabilitas Nigel Farage dari Partai Reform UK yang tengah tertekan.

Dalam pidato perdananya sebagai pemimpin Partai Buruh di konferensi partai, Burnham mengumumkan tinjauan atas opsi hubungan Inggris dengan Eropa. Ia kemudian menegaskan bahwa opsi tersebut mencakup kemungkinan bergabung kembali sepenuhnya. "Brexit telah membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat," ujarnya di hadapan delegasi, seraya berjanji akan memaparkan berbagai opsi hubungan jangka panjang dengan mitra Eropa pada pertemuan puncak Inggris-Uni Eropa mendatang.

Burnham lantas memperjelas bahwa opsi rejoining tidak lagi ditutup, berbeda dengan pendahulunya. Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, ia menyebut tiga jalur: tetap seperti sekarang, mengadopsi serikat pabean seperti usulan mantan kanselir George Osborne, atau mengikuti pasar tunggal seperti yang diusung Partai Liberal Demokrat, hingga "melangkah sepenuhnya" kembali ke Uni Eropa.

Reaksi pun terbelah. Kampanye pro-Uni Eropa menyambut gembira, menilai rejoining sebagai jalan terbaik mendongkrak pertumbuhan ekonomi Inggris. Sebaliknya, oposisi mengecam keras. Wakil pemimpin Partai Konservatif, Alex Burghart, menegaskan bahwa Partai Buruh tidak bisa menyalahkan hasil referendum lebih dari satu dekade lalu atas konsekuensi keputusan ekonomi mereka sendiri.

"Jika Inggris ingin kembali dan perdana menteri bergerak ke arah itu, saya pikir itu kabar sangat baik, baik untuk negaranya maupun untuk Eropa," ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam konferensi pers di Madrid.

Sementara itu, juru bicara Uni Eropa menyatakan bahwa Inggris adalah mitra yang dekat dan berharga, dan pihaknya terbuka untuk membahas opsi apa pun yang diajukan London. Namun, sejumlah diplomat Eropa menekankan perlunya menyelesaikan agenda reset lama sebelum pembicaraan yang lebih substantif dapat dimulai.

Di balik manuver ini, tersimpan kalkulasi politik yang rumit. Sebagian pejabat Downing Street disebut ingin agar Burnham langsung menjanjikan dimulainya proses rejoining pasca-pemilu berikutnya, bukan sekadar tinjauan. Namun, opsi tersebut akhirnya dikesampingkan karena partai sudah bersiap menghadapi pertarungan soal pensiun dan tidak ingin memberikan amunisi bagi Farage yang tengah menghadapi tuduhan terkait donasi jutaan poundsterling.

Downing Street membantah bahwa perdana menteri pernah mempertimbangkan janji semacam itu dalam pidatonya. Meski demikian, dinamika internal ini menunjukkan bahwa isu Eropa kembali menjadi pusat perdebatan politik Inggris, terutama menjelang pemilu mendatang.

Yang tak kalah penting, kesediaan Burnham meninjau semua opsi tampaknya diiringi keterlibatan baru terkait legislasi Made in Europe Uni Eropa, yang berpotensi mengunci produk Inggris dari rantai pasok tertentu di benua itu. London dilaporkan menuntut agar produsen Inggris diklasifikasikan sebagai Eropa dalam legislasi tersebut, bahkan mengancam menunda pertemuan puncak jika tidak ada sinyal akomodasi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Inggris adalah mitra dagang penting dan tujuan ekspor utama bagi sejumlah komoditas, termasuk minyak sawit dan produk manufaktur. Jika Inggris bergabung kembali dengan Uni Eropa, dinamika regulasi perdagangan bisa berubah signifikan, termasuk kemungkinan penerapan standar Uni Eropa secara lebih ketat terhadap produk impor dari negara ketiga. Sebaliknya, jika Inggris tetap di luar, Jakarta dapat memanfaatkan fleksibilitas hubungan bilateral untuk mempercepat kesepakatan dagang yang selama ini tersendat.

Pertanyaannya kini: akankah Burnham berani menjadikan rejoining sebagai janji elektoral resmi, ataukah ia akan memilih jalur aman dengan mempertahankan status quo? Dalam beberapa bulan ke depan, arah kebijakan Inggris terhadap Eropa akan menjadi indikator krusial bagi lanskap politik dan ekonomi kawasan, dengan implikasi yang akan terasa hingga ke Asia Tenggara.