YLKI Desak Pemerintah Susun Aturan Teknis Label GGL Usai Putusan MK

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuntut pelaku usaha mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIV/2026 yang mewajibkan pencantuman label warna dan simbol kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada kemasan makanan dan minuman. Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan kepatuhan ini bukan sekadar formalitas, melainkan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami.

Putusan MK yang dibacakan pada Rabu (30/9/2026) mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 7 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 148 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Kedua pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol GGL, serta memberi tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan distribusi pangan olahan.

Menurut Niti, kepastian informasi di kemasan menjadi kunci agar konsumen dapat memilah asupan secara bijak. Ia menekankan bahwa informasi kandungan gula, garam, dan lemak harus dapat dilihat, dibaca, dan dipahami secara cepat sebelum membeli. "Pencantuman label peringatan pada kemasan harapannya bisa mendorong konsumen untuk memilih produk yang lebih sehat," ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain mendorong kepatuhan dunia usaha, YLKI meminta pemerintah segera menyusun dan mengesahkan regulasi teknis mengenai pencantuman informasi GGL. Penataan desain hingga standar label dinilai perlu melibatkan perspektif, pengalaman, dan pengujian langsung kepada masyarakat konsumen. YLKI juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar.

"Industri perlu dilibatkan untuk memberikan masukan teknis, namun proses penyusunan dan pengambilan keputusan harus tetap transparan serta menempatkan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan," kata Niti.

Desakan YLKI ini muncul di tengah meningkatnya beban penyakit tidak menular di Indonesia, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, yang berkaitan erat dengan pola konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Kebijakan label GGL dan cukai MBDK dipandang sebagai instrumen preventif yang dapat menekan laju prevalensi penyakit tersebut sekaligus mengurangi beban pembiayaan kesehatan negara.

Bagi pelaku usaha makanan dan minuman, putusan MK ini membawa konsekuensi langsung pada desain kemasan, biaya produksi, dan strategi pemasaran. Perusahaan perlu menyesuaikan label dalam waktu yang tidak terlalu lama, sementara pelaku UMKM mungkin memerlukan pendampingan agar tidak tergerus biaya kepatuhan. Di sisi lain, produsen yang lebih cepat beradaptasi dapat memanfaatkan tren konsumen yang semakin sadar kesehatan sebagai peluang diferensiasi produk.

Dari kacamata investor, kepastian regulasi teknis akan menjadi sinyal penting. Ketidakjelasan aturan berpotensi menunda investasi di sektor makanan dan minuman, terutama bagi pemain yang memiliki portofolio produk berpemanis tinggi. Sebaliknya, kebijakan yang terukur dan konsisten dapat mendorong inovasi produk yang lebih sehat, membuka pasar baru, dan memperkuat daya saing industri nasional di kawasan ASEAN yang mulai menerapkan kebijakan serupa.

YLKI juga mendorong percepatan pemberlakuan cukai MBDK sebagai langkah intervensi fiskal untuk mengendalikan tingkat konsumsi dan menekan risiko penyakit tidak menular. Kebijakan ini diharapkan memperkuat efek label peringatan, karena harga yang lebih tinggi dapat menjadi sinyal tambahan bagi konsumen untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis.

Ke depan, ujian utama terletak pada implementasi di lapangan. Apakah pemerintah mampu menerbitkan aturan teknis yang jelas dan mudah diterapkan, serta apakah pengawasan akan berjalan konsisten tanpa tebang pilih? Tanpa penegakan yang tegas, putusan MK hanya akan menjadi kemenangan simbolik bagi konsumen, bukan perubahan nyata pada perilaku pasar dan kesehatan publik.