Pemerintah Kejar 48 Juta Keluarga di Perlinsos Digital, tapi Banyak Warga Rentan Terancam Tak Terdata

Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Desember 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan target itu setara dengan 50 persen penduduk. Hingga kini, baru lebih dari 5,6 juta keluarga yang mendaftar, didampingi oleh lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos. Angka ini menunjukkan jarak yang masih lebar antara capaian dan target, menyisakan waktu sekitar dua tahun untuk mengejar ketertinggalan.

Perlinsos Digital dirancang sebagai kanal pendataan terpadu bagi warga yang berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria diminta melakukan registrasi ulang melalui situs resmi Kementerian Sosial. Namun, Gus Ipul mengakui bahwa perluasan pendataan tidak berjalan mulus. Kendala utama bukan sekadar infrastruktur, melainkan keterbatasan literasi digital di kalangan kelompok rentan. "Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata," ujarnya di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Kelompok yang paling berisiko tertinggal adalah lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tinggal di daerah terpencil. Mereka kerap tidak memiliki gawai, akses internet, atau kemampuan mengikuti verifikasi wajah yang menjadi syarat pendaftaran. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah mengandalkan Agen Perlinsos—mulai dari pendamping PKH, pengurus RT/RW, hingga tetangga yang disebut Kawan Perlinsos. Selain itu, digulirkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang melibatkan institusi pemerintah, TNI, Polri, dan bahkan wartawan untuk membantu warga terdekat melakukan registrasi ulang. "Dimulai dari yang dekat. Yang dekat tidak boleh terlewat," kata Gus Ipul, merujuk pada arahan Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan.

Bagi pembaca di Indonesia, khususnya para profesional dan pelaku usaha, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Data Perlinsos Digital yang akurat akan menjadi fondasi penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran anggaran, dan mempercepat bantuan saat krisis. Sebaliknya, jika target meleset, risiko salah sasaran dan inefisiensi fiskal bisa membengkak. Bagi dunia usaha, basis data yang mutakhir dapat membuka peluang integrasi layanan keuangan inklusif, misalnya penyaluran bantuan melalui dompet digital atau agen perbankan. Namun, tantangan interoperabilitas data antarinstansi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

"Ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial." — Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Pemerintah menegaskan bahwa registrasi di Perlinsos Digital tidak serta-merta menjamin seseorang menerima bantuan. Kelayakan tetap ditentukan melalui verifikasi, pemadanan data dengan instansi lain, dan kriteria masing-masing program. Proses ini penting untuk menjaga akurasi dan mencegah duplikasi. Meski demikian, mekanisme verifikasi yang ketat bisa menjadi pisau bermata dua: di satu sisi meningkatkan ketepatan sasaran, di sisi lain berpotensi menghambat warga yang benar-benar membutuhkan namun terkendala administrasi.

Ke depan, keberhasilan program ini akan bergantung pada tiga hal: percepatan pendampingan di daerah terpencil, integrasi data lintas kementerian, dan literasi digital yang merata. Tanpa itu, target 48 juta keluarga hanya akan menjadi angka di atas kertas. Pertanyaannya, apakah Gerakan Nasional Peduli Tetangga mampu menjangkau mereka yang paling sulit diakses, atau justru memperlebar jurang antara yang terdata dan yang terpinggirkan?