BGN Ancam Putus Kontrak Yayasan yang Pungut Setoran ke Dapur MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil sikap tegas terhadap yayasan yang membebani mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan setoran ilegal. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kerja sama dengan yayasan yang hanya menuntut pungutan tanpa kontribusi nyata akan dihentikan.

"Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak mengawasi, hanya minta kejar setoran, itu akan kami cut off. Akan kami amputasi semua," ujar Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Praktik yang menjadi sorotan adalah pemotongan yang diterima mitra dapur. Menurut laporan yang diterima BGN, sejumlah yayasan meminta jatah Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per porsi. Sudaryono menilai pemotongan tersebut berdampak langsung pada kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. "Ada mitra, dia dipotong Rp 1.500, ada yang dipotong Rp 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi," tegasnya.

Untuk memutus rantai praktik tersebut, BGN telah menyiapkan dua kanal registrasi: satu untuk yayasan dan satu untuk mitra. Mitra yang merasa ditagih setoran dapat melaporkan disertai bukti kerugian. "Kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur," kata Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dan perbaikan mekanisme akan terus dilakukan. "Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, Insya Allah," ujarnya. Sudaryono juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk yayasan dan dapur SPPG, untuk bersama-sama membenahi tata kelola program MBG.

Langkah BGN ini menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan program prioritas pemerintah. Jika dibiarkan, pungutan ilegal tidak hanya menggerus kualitas gizi anak, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola MBG. Ke depan, keberhasilan program akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan dan transparansi rantai pasok, mulai dari yayasan hingga dapur SPPG. Akankah BGN mampu menutup celah setoran yang selama ini menggerogoti kualitas menu? Waktu dan pengawasan di lapangan yang akan membuktikan.