Mendagri Bahas 2.200 Rumah untuk Papua Pegunungan, Sinyal Pemerataan Infrastruktur

Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan infrastruktur hunian di wilayah timur Indonesia, sekaligus merespons arahan Presiden Prabowo Subianto. Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026), melibatkan sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta para kepala daerah se-Papua Pegunungan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan rumah bagi masyarakat dan kepala suku menjadi prioritas. Dari total 2.200 unit, sebanyak 2.000 rumah diperuntukkan bagi warga umum, sedangkan 200 unit lainnya dialokasikan khusus bagi para kepala suku. Kebijakan ini dinilai sebagai pendekatan yang mengakomodasi struktur sosial setempat, di mana kepala suku memegang peran penting dalam tatanan masyarakat adat. Pemerintah berharap program ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di wilayah pegunungan tengah Papua.

Selain membahas perumahan, rakor tersebut juga membahas penguatan program gentengisasi yang menjadi bagian dari gerakan Indonesia ASRI—Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Tito menyatakan bahwa penggunaan genteng, bukan seng, merupakan salah satu wujud aspek "indah" dalam lingkungan hunian. "Tadi kami baru selesai rapat mengenai realisasi program gentengisasi. Salah satu arahan Bapak Presiden adalah agar Indonesia ASRI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026). Ia mengapresiasi langkah Menteri PKP Maruarar Sirait yang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai sentra produksi genteng.

Menteri Maruarar Sirait menambahkan bahwa program gentengisasi tidak sekadar soal estetika, tetapi juga upaya mengangkat kualitas produk UMKM. "Kami mau mendukung usaha mikro kecil menengah, tetapi dengan cara mendidik kualitasnya juga harus bagus," katanya. Ia berharap pengembangan ini menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha di daerah, khususnya di Jawa Barat, dan membuka peluang serupa di wilayah lain. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

Bagi pembaca di Indonesia, khususnya para pelaku pasar dan investor, program ini menandakan adanya pergeseran fokus pembangunan ke kawasan timur yang selama ini tertinggal secara infrastruktur. Pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor properti, konstruksi, dan logistik di wilayah tersebut. Namun, tantangan geografis dan sosial tetap membayangi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat adat dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, pertanyaan krusialnya adalah bagaimana pemerintah menjaga momentum ini agar tidak berhenti di tahap perencanaan. Dengan melibatkan BPKP, LKPP, dan BPS, ada sinyal bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian. Jika berhasil, model pembangunan rumah bagi kepala suku bisa menjadi preseden bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. Sebaliknya, kegagalan dalam eksekusi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap janji pemerataan. Publik akan menantikan realisasi anggaran dan jadwal konstruksi yang konkret dalam beberapa bulan mendatang.