Kemenhut Jerat 27 Subjek Hukum dalam Penyidikan Karhutla, Lima Korporasi Ikut Terseret

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menaikkan status 27 subjek hukum ke tahap penyidikan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah. Langkah ini menandai babak baru penegakan hukum lingkungan karena untuk pertama kalinya dalam periode ini sejumlah korporasi disebut secara eksplisit sebagai pihak yang diperiksa.

Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut, Adi Risman, mengungkapkan bahwa total ada 46 subjek hukum yang ditangani secara pidana. Dari jumlah itu, 17 masih dalam tahap penyelidikan, 27 naik ke penyidikan, satu berkas dinyatakan lengkap (P-21), dan satu lainnya masuk tahap penuntutan (P-22).

Dari 27 subjek hukum yang berstatus penyidikan, lima di antaranya adalah korporasi dan 22 merupakan perorangan. Mereka tersebar di sepuluh provinsi: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski demikian, Adi belum memerinci apakah seluruh pihak tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Di jalur administratif, Kemenhut menangani 26 subjek hukum yang terdiri dari 25 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Total luas lahan terbakar yang terkait dengan mereka mencapai 10.958,77 hektare. Sebaran terbesar berada di Kalimantan Barat (3.893,8 hektare), disusul Sumatera Selatan (2.750,81 hektare), Kalimantan Tengah (1.461,57 hektare), Kalimantan Selatan (1.130,77 hektare), Jambi (741,25 hektare), Kalimantan Timur (661,83 hektare), dan Kalimantan Utara (318,74 hektare).

Berdasarkan jenis izinnya, 19 subjek hukum merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman atau yang dikenal sebagai hutan tanaman industri (HTI), tiga PBPH Hutan Alam, tiga PBPH Restorasi Ekosistem, dan satu pemegang PPKH untuk kegiatan pertambangan. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi: delapan subjek hukum mendapat teguran disertai kewajiban pemulihan ekosistem, 13 dikenai pembekuan izin, dan lima dicabut izinnya.

"Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menekankan bahwa pemegang izin tersebut bertanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran di area kerjanya, serta melakukan pemulihan ekosistem hutan ketika terjadi kerusakan akibat kebakaran hutan," ujar Adi.

Adi menegaskan bahwa sanksi administratif tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memulihkan ekosistem yang terdampak. Setiap surat keputusan sanksi, katanya, memuat perintah pemulihan yang harus dijalankan. Kemenhut juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap karhutla kali ini berbeda dari periode sebelumnya karena menyasar korporasi pemegang izin secara lebih terstruktur. Sebelumnya, banyak kasus karhutla berhenti di tahap penyelidikan atau hanya berujung pada sanksi administratif ringan. Kini, kombinasi antara penyidikan pidana dan pencabutan izin menunjukkan pendekatan yang lebih keras terhadap aktor usaha yang lalai menjaga arealnya.

Bagi pelaku pasar, khususnya investor di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, langkah ini menjadi sinyal bahwa risiko regulasi dan reputasi semakin nyata. Perusahaan yang mengabaikan pengelolaan lahan berisiko menghadapi pembekuan operasional hingga pencabutan izin, yang berdampak langsung pada produksi dan valuasi. Sementara bagi masyarakat luas, penindakan ini diharapkan menekan polusi asap lintas negara yang kerap melanda Malaysia dan Singapura pada musim kemarau.

Ke depan, publik akan mencermati apakah penyidikan terhadap lima korporasi benar-benar berlanjut ke pengadilan atau kembali mengendur seperti sejumlah kasus sebelumnya. Pertanyaannya, akankah penegakan hukum ini konsisten hingga tuntas, atau hanya menjadi gebrakan awal yang menguap seiring waktu?