Krisis Diplomatik Korea Selatan vs Ukraina: Rahasia Dua Tawanan Perang Korut yang Berujung Permintaan Maaf

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil diplomat tertinggi Ukraina di Seoul pada Senin (29/9) dan menuntut permintaan maaf resmi, memicu krisis diplomatik yang tidak terduga antara kedua negara. Pemicunya adalah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam pidato di Majelis Umum PBB pekan lalu, yang mengungkap bahwa Kyiv telah mengirim dua tawanan perang Korea Utara ke Republik Korea.

Seoul menilai tindakan Zelenskyy melanggar kesepakatan kerahasiaan yang telah disepakati kedua belah pihak. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, melalui akun X pribadinya, menyebut Ukraina telah melanggar perjanjian non-disclosure dan menyayangkan insiden tersebut. Namun, penasihat Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, membantah adanya perjanjian semacam itu, memicu tuduhan dari kritikus Lee bahwa presiden telah berbohong. Kantor Lee kemudian menepis pernyataan Kyiv sebagai 'palsu' dan menegaskan tindakan tersebut 'serius merusak kepercayaan' antar pemerintah.

Dua tawanan tersebut ditangkap pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia, pada Januari 2025. Mereka adalah bagian dari ribuan tentara yang dikirim Pyongyang untuk bertempur bagi Moskow. Keduanya kemudian menyatakan keinginan pindah ke Korea Selatan, yang menganggap warga Korea Utara sebagai warganya. Pada Juli, Zelenskyy dan Lee menyepakati penyelesaian masalah ini dengan menghormati 'kehendak bebas' para tawanan. Keduanya dilaporkan tiba di Korea Selatan melalui negara ketiga awal bulan ini.

Seoul mengklaim Kyiv meminta kerahasiaan atas transfer tersebut karena khawatir mendapat kritik domestik karena melewatkan kesempatan menukar tawanan dengan 'sejumlah besar' tahanan Ukraina. Korea Selatan menyetujui permintaan itu dengan alasan keselamatan kedua pria dan keluarga mereka, serta pertimbangan diplomatik dan keamanan. Namun, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan tidak memastikan apakah kesepakatan itu tertulis. 'Kedua pihak memutuskan untuk menangani secara rahasia,' ujar kementerian tersebut, seperti dikutip The Guardian.

Cho Han-bum dari Korea Institute for National Unification menilai transfer dua tentara yang selamat dan memilih Korea Selatan sebagai 'masalah fatal' bagi Pyongyang. Rezim Kim Jong Un disebutnya tidak akan mengungkap insiden ini ke publik karena telah membangun 'narasi heroik' di antara pasukannya.

Krisis ini memperlihatkan sisi rapuh diplomasi Korea Selatan di tengah upayanya menjaga jarak dari perang Ukraina. Sejak invasi Rusia Februari 2022, Seoul mengecam Moskow, bergabung dengan sanksi Barat, dan menjanjikan bantuan US$100 juta. Namun, Korea Selatan menolak mengirim senjata langsung ke Kyiv, sesuai kebijakan tidak memasok senjata mematikan ke negara berperang. Lee juga berambisi memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.

Pertikaian ini mengubah dukungan hati-hati terhadap Kyiv menjadi kritik terbuka, terutama dari kubu Lee sendiri. Anggota parlemen Partai Demokrat, Kim Byung-joo, menilai 'tidak ada alasan atau kebutuhan' untuk mendukung Ukraina dan mendesak pemerintah meninjau ulang bantuan 'segera'.

Bagi Indonesia, insiden ini menjadi preseden penting tentang batas kerahasiaan dalam kesepakatan kemanusiaan dan risiko kebocoran informasi di forum multilateral. Sebagai negara non-blok yang aktif menjalin hubungan dengan kedua pihak, Jakarta dapat belajar bahwa komitmen kerahasiaan tanpa instrumen hukum yang jelas rentan menjadi bumerang politik. Selain itu, isu tawanan perang dan pembelotan Korea Utara berpotensi memengaruhi stabilitas Semenanjung Korea, kawasan yang strategis bagi kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia.

Ke depan, apakah Korea Selatan akan meninjau ulang paket bantuannya untuk Ukraina? Dan bagaimana Ukraina akan menyeimbangkan kebutuhan dukungan internasional dengan menjaga hubungan dengan mitra Asia yang berhati-hati? Jawabannya akan menentukan arah diplomasi kedua negara di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompleks.