Reshuffle Kabinet Prabowo: 16 Nama Bergeser, Listyo Sigit ke KSP, Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memimpin Polri hampir enam tahun.
- Reshuffle kabinet menyentuh sedikitnya 16 nama, menciptakan delapan kementerian koordinator, dengan Dudung Abdurachman, Sugiono, dan Bahlil Lahadalia naik ke kursi Menko.
- Listyo Sigit beralih ke Kantor Staf Presiden, menjadi jenderal polisi pertama yang memimpin KSP, sementara Pratikno, Djamari Chaniago, dan Agus Gumiwang tersingkir dari Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 Oktober 2026, bersamaan dengan perombakan besar susunan Kabinet Merah Putih. Pelantikan ini menandai berakhirnya kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah mengabdi hampir enam tahun sejak Januari 2021.
Perombakan kali ini tergolong paling luas dalam dua tahun terakhir. Sedikitnya 16 nama mengalami pergeseran posisi, terbagi dalam tiga kategori: promosi ke jabatan menteri koordinator, pengisian posisi wakil menteri dan kepala badan, serta pemberhentian dari kabinet. Dudung Abdurachman, Sugiono, dan Bahlil Lahadalia naik ke kursi Menko, masing-masing untuk bidang Politik dan Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Hilirisasi dan Transisi Energi—nomenklatur baru yang menambah jumlah kementerian koordinator dari tujuh menjadi delapan.
Menariknya, Listyo Sigit tidak benar-benar meninggalkan lingkaran kekuasaan. Ia didapuk mengisi posisi strategis di Kantor Staf Presiden (KSP), menjadikannya jenderal polisi pertama yang memimpin lembaga tersebut. Selama ini KSP lebih sering dihuni oleh pensiunan perwira TNI. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Prabowo ingin memperkuat koordinasi keamanan dan penegakan hukum di lingkaran inti istana, terutama menjelang dua tahun pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.
Di sisi lain, tiga nama harus rela tersingkir dari kabinet: Djamari Chaniago, Pratikno, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Pencopotan Pratikno tergolong mengejutkan karena baru sepekan sebelumnya, 23 September 2026, ia ditunjuk Presiden untuk mengkaji program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri. Pergantian mendadak ini memicu pertanyaan tentang arah kebijakan pendidikan tinggi, meski secara administratif penggantinya dapat melanjutkan kajian tersebut.
"Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, di baliknya satu tanya melesat: Apakah ini kebutuhan organisasi atau politik meyakinkan publik?"
Penggantian Kapolri dan perombakan kabinet dalam satu hari menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan yang terencana. Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri, dikenal sebagai perwira yang mengusung pendekatan humanis. Dalam fit and proper test di Komisi Hukum DPR, ia mengangkat tema "Polisi Bersama Masyarakat"—sebuah pesan yang mencoba merespons kritik terhadap citra Polri di mata publik.
Bagi pasar dan dunia usaha, perubahan ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, kehadiran Bahlil Lahadalia di Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi—sambil tetap menjabat Menteri ESDM—mengirim sinyal bahwa agenda hilirisasi dan transisi energi akan menjadi prioritas utama. Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan di sektor pendidikan dan pertanahan bisa muncul akibat pergantian pejabat di lembaga terkait, seperti Badan Reforma Agraria Nasional yang kini dipimpin Dedi Prasetyo.
Yang patut dicermati, reshuffle ini terjadi hanya beberapa hari menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah perombakan ini murni kebutuhan organisasi untuk mempercepat program prioritas, atau justru langkah politik untuk memperkuat kendali menjelang tahun politik berikutnya? Publik menunggu apakah wajah baru kabinet mampu menjawab tantangan ekonomi dan penegakan hukum yang semakin kompleks.
