KNKT Beberkan Enam Faktor Tabrakan Kereta Bekasi Timur: Sinyal Hingga Komunikasi Darurat

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis hasil investigasi akhir kecelakaan tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, yang terjadi pada 27 April 2026 pukul 20.52.12 WIB. Laporan yang dipublikasikan Senin (28/9) ini mengidentifikasi enam faktor kontribusi yang saling terkait, mulai dari anomali sinyal hingga lemahnya protokol komunikasi darurat.

Insiden bermula dari kecelakaan pendahuluan di perlintasan sebidang JPL 86 Jalan Ampera pada pukul 20.48.24 WIB, ketika KA 5181B Commuter Line rute Cikarang–Angke menabrak taksi listrik. Dampak dari kejadian itu memicu kerumunan warga di jalur hulu, yang kemudian membuat KA 5568A terhenti di Jalur I Stasiun Bekasi Timur. Namun, informasi mengenai tertahannya kereta tersebut tidak tersampaikan secara memadai ke pos pengendali perjalanan kereta api (PPKP) Selatan karena petugas di sana tengah menangani kecelakaan di JPL 86. Akibatnya, KA 4B yang melaju langsung di Jalur III Stasiun Bekasi dengan aspek sinyal keluar hijau—lalu diikuti sinyal merah—tidak memperoleh peringatan dini berupa aspek kuning. Tabrakan pun tak terhindarkan.

KNKT menyoroti ketiadaan mekanisme formal antara PPKP Selatan dan PPKP Timur sebagai salah satu simpul kelemahan. PPKP Timur tidak menerima informasi lengkap mengenai situasi di sekitarnya, sehingga masinis KA 4B minim informasi. "Masinis KA 4B tidak mendapatkan sinyal yang menunjukkan aspek kuning sebagai informasi bahwa sinyal yang akan dihadapi berikutnya menunjukkan aspek merah," ujar KNKT dalam laporan tersebut.

Faktor kelima yang diidentifikasi adalah kegagalan identifikasi Sinyal Pembantu UB 104. Kombinasi antara pemahaman perilaku aspek persinyalan yang kurang, visibilitas sinyal yang menurun pada malam hari, serta efek pantulan cahaya (light scattering) pada kaca depan lokomotif membuat sinyal bantu tersebut tidak efektif menambah jarak pandang terhadap Sinyal Blok B104. Sementara itu, faktor keenam adalah ketiadaan prosedur pengereman darurat saat kereta melaju kencang di jalur lengkung. Tanpa acuan taktis, masinis bergantung pada penilaian subjektif, yang dalam kondisi mendesak dapat memperbesar risiko.

Dampak kecelakaan ini tidak hanya korban jiwa dan luka, tetapi juga gangguan operasional perkeretaapian: pembatalan perjalanan, pemotongan relasi, dan keterlambatan di sejumlah rute. KNKT menekankan bahwa insiden ini mengungkap perlunya pembenahan sistemik pada tata kelola keselamatan perkeretaapian, terutama di wilayah padat seperti Jabodetabek.

"Kombinasi antara pemahaman terhadap perilaku aspek persinyalan, berkurangnya visibilitas Sinyal Pembantu UB104 pada malam hari, serta adanya light scattering pada windshield lokomotif menurunkan efektivitas Sinyal Pembantu UB104 dalam menambah jarak pandang Sinyal Blok B104," jelas KNKT.

Menanggapi temuan tersebut, KNKT merumuskan sejumlah rekomendasi kepada tiga institusi. Kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KNKT memberikan delapan poin rekomendasi, termasuk evaluasi menyeluruh sistem persinyalan dan standardisasi fraseologi komunikasi darurat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima enam poin, antara lain evaluasi prosedur penggunaan alat komunikasi di kabin masinis, peningkatan pelatihan komunikasi darurat, dan penyusunan prosedur pengereman darurat. Adapun PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mendapat tiga poin, meliputi standardisasi rujukan waktu, penyusunan standar fraseologi dan struktur komunikasi darurat, serta penyempurnaan pelatihan komunikasi.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini menyoroti kerentanan sistem perkeretaapian nasional yang terus menghadapi lonjakan penumpang, terutama di kawasan perkotaan. Ketiadaan mekanisme komunikasi lintas pos pengendali dan prosedur darurat yang baku menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan prosedur operasional dan budaya keselamatan. Jika rekomendasi KNKT tidak dijalankan secara konsisten, risiko serupa berpotensi terulang, terutama di jalur-jalur sibuk dengan frekuensi tinggi dan kondisi geometri rel yang menantang.

Ke depan, publik akan menanti langkah konkret dari regulator dan operator dalam menerjemahkan rekomendasi menjadi perubahan nyata di lapangan. Pertanyaannya, akankah pembenahan ini menjadi momentum perbaikan tata kelola keselamatan, atau hanya menjadi dokumen yang mengendap tanpa eksekusi?