Iran Siap Perang 'Kiamat' dengan AS, tetapi Diplomasi Masih Terbuka
Baca dalam 60 detik
- Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kesiapan negaranya menghadapi perang skala besar dengan Amerika Serikat, namun tetap membuka peluang negosiasi.
- Ketegangan di Selat Hormuz dan penolakan proposal Iran oleh Presiden Trump memicu kekhawatiran pasar energi global, dengan harga minyak berfluktuasi tajam.
- Bagi Indonesia, eskalasi konflik berpotensi mengganggu pasokan minyak mentah dan meningkatkan biaya impor, sementara diplomasi menjadi kunci stabilitas kawasan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negaranya siap menghadapi perang "kiamat" dengan Amerika Serikat, tetapi tetap membuka jalur diplomasi. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan NBC News, Minggu (27/9/2026), seusai Sidang Umum PBB di New York. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur dari syarat-syaratnya untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang selama ini terganggu akibat konflik.
Konflik antara AS dan Iran sendiri telah berlangsung sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran. Sejak itu, Selat Hormuz—yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia—menjadi medan ketegangan. Iran membatasi ekspor minyak dan gas dari Teluk Persia, memicu guncangan harga energi global dan mendorong inflasi di berbagai negara.
Araghchi menuturkan bahwa pihaknya masih mengupayakan diplomasi meski peluangnya tipis. "Kami siap bernegosiasi sekaligus menghadapi tantangan apa pun. Kami berdiri teguh menghadapi agresi, bahkan jika itu berarti perang kiamat," ujarnya. Ia juga menyebut bahwa mediator belum menyampaikan tanggapan resmi dari Presiden AS Donald Trump atas proposal Iran. Trump sebelumnya menolak tawaran Iran untuk membuka Selat Hormuz dan melanjutkan perundingan nuklir dalam tujuh hari, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump bahkan menyatakan kemungkinan melanjutkan serangan bom ke Teheran setelah pemilu paruh waktu November mendatang.
Di sisi lain, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim telah menangkap sebuah drone bawah air milik AS di Selat Hormuz. Juru bicara IRGC menyatakan bahwa Selat Hormuz tertutup bagi lalu lintas yang tidak sah. Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz menilai tawaran Iran sebagai "upaya sinis untuk mengajukan sesuatu yang mereka tahu tidak dapat diterima." Ia menegaskan bahwa Presiden Trump akan mempertahankan semua opsi untuk memastikan dunia aman dari ancaman nuklir Iran.
Bagi Indonesia, ketegangan di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara importir minyak mentah, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dapat memperlebar defisit neraca perdagangan dan menekan nilai tukar rupiah. Selain itu, sekitar 60% kebutuhan minyak Indonesia dipenuhi melalui impor, sehingga gangguan pasokan dari Timur Tengah akan memaksa pemerintah mencari sumber alternatif dengan biaya lebih tinggi. Kondisi ini juga berpotensi memicu inflasi domestik, terutama pada harga bahan bakar minyak (BBM) dan barang kebutuhan pokok.
Pemerintah Indonesia diharapkan terus memantau perkembangan geopolitik dan memperkuat diplomasi ekonomi untuk mengamankan pasokan energi. Kerja sama dengan negara-negara produsen minyak lain, serta percepatan transisi energi terbarukan, menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai anggota G20 untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Ke depan, apakah eskalasi militer antara AS dan Iran akan benar-benar terjadi, atau akankah diplomasi menemukan titik terang? Dunia menanti langkah kedua negara, sementara pasar energi global terus bergejolak.
