Penyelidikan Nasional Grooming Gang Melebar ke Birmingham dan Wales, Korban Desak Kedalaman Investigasi

Penyelidikan statutori independen terhadap kasus eksploitasi seksual anak oleh jaringan grooming di Inggris dan Wales resmi memperluas jangkauan investigasinya ke Birmingham dan Wales. Langkah ini diumumkan setelah sebelumnya menetapkan Oldham, Bradford, Keighley, dan London sebagai lokasi prioritas pada awal tahun. Keputusan tersebut menandai babak baru dalam upaya negara mengurai kegagalan perlindungan anak yang telah berlangsung puluhan tahun.

Inkuiri yang dipimpin Baroness Anne Longfield, mantan komisioner anak, memiliki kewenangan memaksa individu maupun institusi untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan—atau tidak lakukan—dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Fokus penyelidikan mencakup pola perekrutan korban, respons lembaga berwenang, serta sejauh mana peluang pencegahan terlewatkan. Penambahan Birmingham dan Wales dinilai mencerminkan kombinasi faktor: pengalaman korban, indikasi prevalensi, tingkat bahaya, dan kekhawatiran publik yang menguat.

Namun, perluasan ini memicu kekhawatiran di kalangan penyintas. Fiona Goddard menyambut baik inklusi Birmingham dan Wales karena bukti di kedua wilayah dinilai kuat, tetapi ia mengingatkan bahwa skala penyelidikan tidak boleh mengorbankan kedalaman. "Kami sudah hampir setahun berjalan dengan kemajuan yang relatif kecil," ujarnya, seperti dikutip BBC. Kekhawatiran serupa disampaikan Carly, penyintas dari Huddersfield yang mengalami grooming pada 2004 saat berusia 12 tahun. Ia mempertanyakan bagaimana investigasi atas wilayah seluas dan sekompleks Wales dapat disebut sebagai pendalaman, dan apakah pengalaman korban di daerah lain tidak akan terserap ke dalam gambaran nasional yang lebih besar.

"Kami akan meneliti dengan cermat apa yang diketahui organisasi, bagaimana keputusan diambil, bagaimana lembaga bekerja sama, dan mengapa peluang melindungi anak terlewatkan," kata Zoë Billingham, anggota panel inkuiri.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap melibatkan jaringan yang beroperasi lintas daerah, sementara koordinasi antarlembaga—dari kepolisian, dinas sosial, hingga sekolah—masih menjadi titik lemah. Inkuiri Inggris menunjukkan pentingnya mekanisme pemanggilan paksa dan evaluasi independen untuk membongkar kealpaan institusi. Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak, tetapi implementasi di lapangan sering terkendala keterbatasan sumber daya dan budaya organisasi yang defensif. Jika Inggris membentuk inkuiri statutori dengan kekuatan hukum, Indonesia dapat mempertimbangkan audit perlindungan anak yang serupa di tingkat kabupaten/kota, terutama di wilayah dengan angka kekerasan seksual tinggi.

Selain itu, Wales akan menyoroti operasi devolusi dan kerja sama lintas batas, isu yang relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan otonomi daerah yang luas. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempersulit penanganan kasus yang melibatkan pergerakan pelaku antarprovinsi. Baroness Longfield menegaskan bahwa korban di Wales telah menunggu jawaban terlalu lama—sebuah sentimen yang mungkin bergema di banyak daerah di Indonesia di mana korban sering tidak mendapat keadilan bertahun-tahun.

Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak lokasi yang akan diselidiki, tetapi apakah inkuiri ini mampu menghasilkan rekomendasi yang mengikat dan mencegah terulangnya kegagalan. Jika penyelidikan meluas tanpa kedalaman, kepercayaan publik—terutama korban—bisa semakin terkikis. Pemerintah Inggris perlu memastikan bahwa setiap wilayah yang masuk dalam daftar investigasi mendapat perhatian setara, dengan tenggat waktu yang jelas dan transparansi progres. Tanpa itu, inkuiri ini berisiko menjadi sekadar daftar panjang tanpa perubahan nyata.