Tiga Perempat Mobil Hybrid Plug-in di Inggris Tak Bisa Pakai Pengisi Cepat: Peringatan Transisi Energi
Baca dalam 60 detik
- Hanya 26% dari 20 model PHEV terlaris di Inggris yang kompatibel dengan pengisi daya cepat 50 kW ke atas, menurut analisis ChargeUK.
- Keterbatasan ini berpotensi membuat pengemudi lebih bergantung pada mesin bensin, sehingga mengurangi manfaat lingkungan yang diklaim.
- Pemerintah Inggris tengah menghadapi tekanan industri untuk melonggarkan target kendaraan listrik, sementara konsumen di Indonesia perlu mencermati relevansi kebijakan serupa.

Sebuah temuan terbaru mengungkap bahwa mayoritas mobil hybrid plug-in (PHEV) terpopuler di Inggris tidak dapat menggunakan pengisi daya cepat, memicu pertanyaan serius tentang efektivitas kendaraan ini sebagai jembatan menuju elektrifikasi transportasi. Analisis dari badan industri ChargeUK menunjukkan hanya 26% dari total penjualan 20 model PHEV terlaris—termasuk Jaecoo 7, Ford Kuga, dan Hyundai Tucson—yang mampu memanfaatkan pengisi daya berdaya 50 kW atau lebih. Padahal, pengisi daya cepat ini krusial untuk mengisi ulang baterai dalam 20–30 menit di rest area jalan tol, sementara kendaraan yang tidak kompatibel harus menunggu berjam-jam atau beralih ke bahan bakar bensin.
Ketidakmampuan ini bukan sekadar keterbatasan teknis, melainkan cerminan paradoks dalam strategi transisi energi. PHEV dipasarkan sebagai solusi praktis untuk perjalanan jauh tanpa kecemasan jarak, namun data menunjukkan bahwa tanpa akses ke pengisi cepat, pengemudi cenderung mengandalkan mesin pembakaran internal. Shane Brennan, CEO ChargeUK, menilai fenomena ini sebagai kemunduran: “Mobil hybrid plug-in yang tidak pernah dicas pada dasarnya adalah mobil bensin mahal yang membawa baterai berat. Pengemudi PHEV yang tidak bisa mengisi daya di jaringan publik cepat akan terjebak dalam pola ketergantungan bensin.” Ia juga memperingatkan pemerintah agar tidak terbuai anggapan bahwa peningkatan penjualan PHEV merupakan langkah signifikan menuju elektrifikasi.
Kritik terhadap PHEV semakin menguat seiring temuan berulang bahwa emisi karbon aktual kendaraan ini jauh lebih tinggi daripada klaim resmi. Pemerintah Inggris sendiri dalam konsultasi terbaru mengakui bahwa metode perhitungan penghematan emisi “terlalu melebih-lebihkan penggunaan listrik” karena banyak pengemudi jarang mengisi daya. Meski demikian, tahun lalu pemerintah justru memberi kelonggaran bagi produsen untuk menjual lebih banyak PHEV guna memenuhi target kendaraan listrik—sebuah kebijakan yang kini dipertanyakan.
Perbandingan dengan kendaraan listrik murni semakin menyoroti kesenjangan ini. Seluruh 20 model EV terlaris tahun lalu mampu menggunakan pengisi cepat, dan 64% di antaranya bahkan mendukung pengisi ultra-cepat. Sementara itu, tidak ada satu pun PHEV terlaris yang dapat memanfaatkan pengisi ultra-cepat. Padahal, pengisi cepat dan ultra-cepat menyumbang sekitar seperempat dari total titik pengisian publik di Inggris, tetapi memberikan mayoritas kapasitas pengisian karena kecepatannya yang jauh lebih tinggi.
Di tengah tekanan industri, pemerintah Inggris diperkirakan akan semakin melonggarkan target penjualan EV murni dalam konsultasi yang berakhir Oktober mendatang. Nissan bahkan mengancam menahan investasi £170 juta di pabrik Sunderland jika aturan tidak dilunakkan. Sinyal ini menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi di Inggris sedang diuji oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, meskipun tujuan iklim jangka panjang semakin mendesak.
Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga. Pemerintah tengah gencar mendorong adopsi kendaraan listrik melalui insentif dan pembangunan infrastruktur pengisian daya. Namun, jika mobil hybrid plug-in juga diberi ruang tanpa standar pengisian yang memadai, risiko serupa dapat terjadi: konsumen membeli PHEV tetapi tetap bergantung pada bensin, sehingga target pengurangan emisi tidak tercapai. Kebijakan yang ada perlu memastikan bahwa insentif untuk PHEV disertai kewajiban kompatibilitas dengan pengisi cepat, serta edukasi tentang pola pengisian yang benar. Selain itu, pengembangan jaringan pengisian daya di Indonesia harus memprioritaskan konektivitas antarkota agar perjalanan jauh tetap ramah lingkungan.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Inggris—dan negara lain yang mengikuti jejaknya—akan memperketat regulasi PHEV atau justru mengorbankan ambisi iklim demi stabilitas industri. Tanpa koreksi kebijakan, transisi energi bisa berjalan di tempat, dengan konsumen membayar harga mahal untuk teknologi yang tidak sepenuhnya hijau.



