Ombudsman Temukan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Kepala Lapas dan 4 Anak Buahnya Diperiksa
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memeriksa Kepala Lapas Cibinong beserta empat pejabat strukturalnya setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas mewah di dalam lapas.
- Pemeriksaan mencakup penelusuran asal-usul barang seperti minuman keras, alat fitness, kulkas, dan ruangan yang diduga digunakan sebagai simulator.
- Insiden ini menyoroti lemahnya pengawasan internal pemasyarakatan dan berpotensi mendorong reformasi tata kelola lapas di seluruh Indonesia.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi memeriksa Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama empat pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia yang mengungkap keberadaan sejumlah fasilitas mewah di dalam kompleks lapas, memicu pertanyaan serius tentang pengelolaan rumah tahanan di Tanah Air.
Keempat anak buah Wisnu yang turut diperiksa adalah Kepala Satuan Pengamanan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan buntut dari penonaktifan sementara para pejabat tersebut dari jabatannya. "Kami akan menonaktifkan dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini," ujar Rudi di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Pemeriksaan tidak terbatas pada dugaan fasilitas mewah semata. Rudi menegaskan bahwa pihaknya juga akan menelusuri berbagai barang yang ditemukan Ombudsman, termasuk minuman keras, peralatan fitness, kulkas, foto, serta ruangan yang diduga difungsikan sebagai simulator. "Itu menjadi objek bagi kami untuk memeriksa, di mana barang-barang itu keberadaannya, kenapa berpindah, dan sebagainya. Tentunya mohon waktunya. Ini proses sedang berlangsung," tambahnya.
Inspeksi lapangan yang dilakukan Menteri Imipas Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto pada Kamis (24/9/2026) mengungkap kondisi yang kontras dengan temuan Ombudsman. Dalam kunjungan tersebut, Agus dan Aris memasuki salah satu rumah yang sebelumnya disorot. Rumah itu masih berisi perabotan lengkap seperti sofa, meja, televisi, kasur, dan dispenser, namun unit pendingin ruangan (AC) telah dicopot. Ketika Aris menanyakan hal itu, Wisnu menjawab bahwa AC tersebut sedang rusak. Sementara rumah lain yang diperiksa tidak lagi menampilkan kemewahan seperti yang terekam dalam video Ombudsman.
"Kami akan menonaktifkan dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini." โ Rudi Setiawan, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Temuan ini bukan sekadar persoalan internal satu lapas. Ia menyoroti celah pengawasan yang lebih luas dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Praktik pemberian fasilitas istimewa kepada warga binaan tertentu berpotensi menciptakan ketimpangan dan membuka ruang komersialisasi di dalam tembok lapas. Ombudsman RI sebelumnya meminta penjelasan mengenai dugaan komersialisasi rumah mewah tersebut, sementara DPR mengecam keras sikap yang dianggap menghalangi kerja lembaga negara.
Bagi investor dan pelaku usaha, stabilitas tata kelola sektor hukum dan keamanan merupakan indikator penting dalam menilai risiko investasi. Skandal di Lapas Cibinong dapat memperkuat persepsi bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan struktural, yang pada gilirannya memengaruhi iklim usaha. Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem pemasyarakatan agar tidak menjadi celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi Kementerian Imipas di bawah kepemimpinan Agus Andrianto. Publik menanti apakah pemeriksaan terhadap lima pejabat tersebut akan berujung pada sanksi tegas atau sekadar menjadi prosedur administratif. Transparansi hasil investigasi akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Jika tidak ditangani dengan serius, preseden buruk ini bisa terulang di lapas lain di seluruh Indonesia.
Ke depan, muncul pertanyaan apakah Ombudsman akan memperluas investigasi ke lapas-lapas lain dengan indikasi serupa. Reformasi pemasyarakatan yang menyeluruh, termasuk penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, tampaknya menjadi keniscayaan. Tanpa langkah perbaikan yang konkret, temuan di Cibinong hanya akan menjadi puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih dalam.



