Indonesia Tegaskan Komitmen US$1,2 Juta untuk UNRWA di Forum PBB
Baca dalam 60 detik
- Menlu Sugiono menyatakan Indonesia akan melanjutkan kontribusi tahunan US$1,2 juta kepada UNRWA pada forum tingkat menteri di PBB, New York.
- Indonesia mendesak negara lain tidak hanya mempertahankan tetapi meningkatkan dukungan, serta menolak segala upaya delegitimasi terhadap badan PBB tersebut.
- Isu pendudukan fasilitas UNRWA di Yerusalem Timur menjadi sorotan sebagai pelanggaran hukum internasional yang menghambat operasional kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menyalurkan bantuan tahunan sebesar 1,2 juta dollar Amerika Serikat kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Komitmen itu disampaikan dalam forum tingkat menteri yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Kamis (24/9/2026) waktu setempat.
Dalam forum tersebut, Sugiono tidak hanya berbicara soal angka. Ia menyerukan agar negara-negara mitra UNRWA melampaui sekadar melanjutkan kontribusi, tetapi juga menaikkan porsi dukungan mereka. Menurutnya, mandat UNRWA perlu dihormati secara utuh, terutama ketika badan itu menghadapi tekanan politik dan kampanye disinformasi yang berpotensi menggerus kredibilitasnya.
"Komitmen Indonesia tetap teguh dan konsisten. Tahun ini kami akan melanjutkan kontribusi tahunan sebesar 1,2 juta dollar AS kepada UNRWA," ujar Sugiono dalam forum tersebut.
Pernyataan itu muncul di tengah situasi yang kian pelik bagi UNRWA. Selain persoalan pendanaan yang kerap tidak pasti, badan tersebut menghadapi persoalan pendudukan fasilitasnya di Yerusalem Timur. Sugiono menilai tindakan itu menghambat kerja operasional dan melanggar hukum internasional karena properti PBB semestinya menikmati kekebalan.
Bagi Indonesia, langkah ini bukan sekadar rutinitas diplomasi multilateral. Kontribusi ke UNRWA merupakan bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina. Namun, di tengah tekanan fiskal global dan meningkatnya kebutuhan domestik, keputusan mempertahankan alokasi bantuan ke luar negeri selalu memicu perdebatan. Pemerintah tampaknya ingin menegaskan bahwa solidaritas kemanusiaan tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi nyata di kancah PBB.
Dari sudut pandang diplomatik, ajakan Sugiono kepada negara lain menyiratkan kekhawatiran bahwa dukungan internasional terhadap UNRWA mulai mengendur. Beberapa negara donor sebelumnya sempat menangguhkan pendanaan karena tuduhan yang tidak terbukti. Pemulihan kepercayaan menjadi krusial agar UNRWA dapat terus melayani jutaan pengungsi Palestina yang menggantungkan hidup pada bantuan pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa sikap Indonesia ini juga berfungsi sebagai sinyal politik. Dengan menjadi salah satu dari sedikit negara yang secara terbuka menantang narasi yang melemahkan UNRWA, Indonesia memperkuat legitimasi badan tersebut di mata negara-negara Selatan. Langkah ini sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini menolak normalisasi pendudukan dan menuntut penyelesaian dua negara.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia akan terus menggelontorkan dana, tetapi sejauh mana negara-negara lain akan mengikuti jejak ini. Jika tren pendanaan tidak membaik, UNRWA berisiko mengurangi layanan di saat kebutuhan pengungsi justru meningkat. Indonesia tampaknya ingin memastikan bahwa solidaritas tidak berhenti pada retorika, melainkan diwujudkan dalam dukungan konkret yang berkelanjutan.



