Kandidat Komisi Perkeretaapian Texas Dikritik karena Seruan Eksekusi Publik di Media Sosial
Baca dalam 60 detik
- Bo French, politikus Partai Republik yang mencalonkan diri memimpin Komisi Perkeretaapian Texas, terbukti pernah menyerukan eksekusi publik terhadap lawan politiknya dalam unggahan media sosial lama.
- Investigasi CNN menemukan French juga membuat pernyataan kontroversial tentang Islam, perempuan tanpa anak, dan survei yang mempertanyakan ancaman Yahudi versus Muslim.
- Skandal ini memicu perpecahan di internal Partai Republik Texas, dengan Senator John Cornyn menolak mendukung pencalonannya.

Bo French, politikus Partai Republik Texas yang sedang mencalonkan diri sebagai komisioner di Komisi Perkeretaapian Texas, menghadapi sorotan tajam setelah investigasi CNN mengungkap riwayat unggahan media sosialnya yang menyerukan eksekusi publik terhadap tokoh-tokoh Demokrat. Temuan ini mencuat di tengah kontroversi baru-baru ini terkait unggahan bernuansa rasial, yang membuat sejumlah kolega separtainya menarik dukungan.
Menurut laporan tim KFile CNN, French dalam beberapa tahun terakhir menggunakan akun media sosialnya untuk menyerukan hukuman mati bagi mantan Presiden Barack Obama dan pejabat era Obama lainnya, serta Senator Adam Schiff. Pada Mei 2020, melalui akun @rwbofrench yang kini ditangguhkan, ia menulis seruan agar Donald Trump menggantung pejabat yang dianggap terlibat dalam "Russia hoax". "Hukuman mati bagi konspirator Obama adalah satu-satunya cara untuk membersihkan rawa," tulisnya dalam unggahan yang dikutip CNN. Beberapa menit kemudian, ia menambahkan, "Hukuman untuk pengkhianatan dulu adalah mati. Bahkan untuk mantan presiden. #HangEmHigh."
Pada Februari 2025, French kembali menyerukan eksekusi publik melalui akunnya dengan nama pengguna lama @Bo_French_TX. Dalam unggahan yang telah dihapus, ia menulis, "Saya ingin lebih dari sekadar perp walk. Saya ingin eksekusi publik." Ia juga secara spesifik menyebut Schiff, yang memimpin komite DPR yang merilis laporan tentang intervensi Rusia dalam pemilu 2016. Tidak jelas apakah unggahan-unggahan tersebut dihapus oleh French sendiri atau timnya.
Selain seruan eksekusi, French juga dikenal sering melontarkan pernyataan kontroversial lainnya. Sepanjang tahun lalu, ia menyerukan pelarangan seluruh agama Islam, menyebut perempuan tanpa anak sebagai "egois" dan "bertanggung jawab atas kemunduran budaya kita", serta membuat jajak pendapat yang menanyakan apakah "Yahudi" atau "Muslim" yang menimbulkan ancaman lebih besar. Unggahan-unggahan ini memicu kemarahan publik dan kritik dari dalam partainya sendiri.
Kontroversi ini bukan pertama kali bagi French. Ia sebelumnya mendapat kecaman dari partainya setelah unggahan rasialnya mencuat. Senator John Cornyn, salah satu Republikan paling berpengaruh di Texas, secara terbuka menyatakan tidak akan memberikan dukungan. "Saya tidak bisa mendukung seseorang yang memiliki pandangan seperti itu," ujar Cornyn dalam pernyataan terpisah, seperti dikutip media lokal. Sikap Cornyn mencerminkan kekhawatiran bahwa skandal ini dapat merusak elektabilitas partai di pemilu mendatang.
Komisi Perkeretaapian Texas, meskipun namanya menyiratkan fokus pada kereta, sebenarnya adalah badan pengatur utama untuk industri minyak dan gas di negara bagian itu. Texas merupakan produsen minyak terbesar di AS, dan komisi ini memiliki wewenang besar atas perizinan, tarif, dan kebijakan lingkungan. Kepemimpinan komisi ini sangat menentukan arah kebijakan energi yang berdampak pada harga bahan bakar dan iklim investasi. Jika French terpilih, ia akan memiliki pengaruh signifikan terhadap industri yang menyumbang sekitar 30% produksi minyak mentah nasional.
"Saya ingin lebih dari sekadar perp walk. Saya ingin eksekusi publik." โ Bo French, dalam unggahan Februari 2025 yang telah dihapus.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana retorika ekstrem di media sosial dapat merambah ke ranah politik arus utama. Di tengah polarisasi politik yang meningkat, penting bagi pemilih untuk menilai rekam jejak digital calon pemimpin. Fenomena serupa juga pernah terjadi di Indonesia, di mana sejumlah politikus tersandung unggahan lama yang kontroversial. Hal ini menegaskan bahwa literasi digital dan etika berkomunikasi di ruang publik menjadi semakin krusial, terutama bagi mereka yang mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Partai Republik Texas akan terus memberikan ruang bagi kandidat dengan riwayat ujaran kebencian, atau justru menarik dukungan secara kolektif. French belum memberikan komentar resmi terkait laporan CNN. Namun, tekanan dari dalam partai dan publik diperkirakan akan meningkat menjelang pemilihan. Jika tidak ada permintaan maaf atau klarifikasi, karier politik French bisa berakhir sebelum dimulaiโsekaligus menjadi pelajaran bagi kandidat lain bahwa jejak digital tidak pernah benar-benar hilang.



