Pergeseran Konflik Papua: Ketika Warga Sipil Kini Menjadi Target

JAKARTA – Konflik bersenjata di Papua memasuki babak baru yang lebih mengkhawatirkan. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa kekerasan di Bumi Cenderawasih tidak lagi hanya melibatkan aparat keamanan dengan kelompok bersenjata, tetapi mulai menyasar warga sipil secara sistematis. Pernyataan ini muncul setelah serangkaian insiden penembakan yang menewaskan sejumlah warga non-kombatan, termasuk seorang sopir travel asal Toraja, Aris Sanda, yang ditembak setelah disandera saat mengangkut logistik di jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sebelumnya, tiga aparatur sipil negara (ASN) juga tewas ditembak di wilayah yang sama.

Pigai menyoroti bahwa motif di balik serangan-serangan terbaru ini telah bergeser ke arah identitas ras, etnik, suku, dan agama. "Dulu warga sipil biasa saja, tidak pernah ditembak. Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua bergeser ke perlawanan atas dasar rasisme, etnik, dan ras, maka ini tidak bisa dianggap remeh," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, pekan lalu. Pernyataan ini menandai pertama kalinya pejabat tinggi pemerintah secara terbuka mengakui adanya dimensi rasial dalam konflik Papua yang selama ini lebih sering dibingkai sebagai gerakan separatis.

Pergeseran pola ini mendapat sorotan dari akademisi. Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus pakar HAM, menilai bahwa akar masalahnya terletak pada kekerasan dan ketidakadilan yang terus berlangsung terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, pembiaran terhadap tindakan extrajudicial killing serta pengusiran massal warga dari tanah leluhur telah menciptakan kondisi yang memperkuat eskalasi konflik berbasis rasisme. "Kalau pemerintah membiarkan kekerasan secara terus-menerus terjadi terhadap warga Papua, termasuk extrajudicial killing atau pengusiran secara masif dari tanah ruang hidupnya, ini bagian yang sangat membuat eskalasi konflik berbasis rasisme itu menguat," kata Herlambang saat dihubungi, Kamis (24/9/2026).

Herlambang juga menyoroti ketimpangan struktural yang menjadi lahan subur bagi konflik berbasis identitas. Menurutnya, disparitas pembangunan dan akses ekonomi antara masyarakat asli Papua dan pendatang telah memperlebar jurang ketidakadilan. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi memicu siklus balas dendam antarkelompok yang sulit dipadamkan. "Ini harus menjadi perhatian pemerintah bahwa menangani problem rasialisme itu adalah juga menangani problem ketimpangan struktural, ketidakadilan yang terus-menerus terjadi," tegasnya.

Bagi Indonesia secara keseluruhan, pergeseran konflik ini bukan hanya persoalan keamanan di wilayah timur, tetapi juga ujian bagi komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia dan menjaga kerukunan antarwarga. Eskalasi konflik berbasis ras dan etnis dapat merembet ke daerah lain, mengancam stabilitas sosial-politik nasional. Dunia usaha, terutama sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur yang beroperasi di Papua, perlu mewaspadai risiko operasional yang meningkat. Ketidakpastian keamanan dapat mengganggu rantai pasok dan menurunkan iklim investasi di kawasan tersebut.

Pemerintah menghadapi dilema antara penegakan hukum dan pendekatan dialogis. Operasi keamanan yang selama ini mengedepankan kekuatan militer dinilai tidak cukup untuk meredam akar konflik. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pengakuan hak ulayat, serta pembangunan yang berkeadilan. Tanpa itu, kekerasan berbasis identitas berpotensi terus berulang dan menciptakan korban sipil baru.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah mampu mengubah pendekatan dari represif ke preventif, atau justru terus terjebak dalam siklus kekerasan yang memperdalam luka sosial di Papua. Masyarakat sipil, termasuk di luar Papua, perlu terus mengawal isu ini agar tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk berita nasional lainnya.