Polisi Kerahkan 448 Personel, Kawal Aksi Petani dengan Pendekatan Humanis
Baca dalam 60 detik
- Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 448 personel untuk mengawal aksi Serikat Petani Indonesia di depan Gedung MPR/DPR RI.
- Pendekatan persuasif dan pembagian makanan ringan serta air mineral mewarnai pengamanan, berbeda dari pola pengamanan aksi yang biasanya represif.
- Kapolres dan Kabid Humas Polda Metro Jaya menekankan pentingnya dialog dan ruang demokrasi yang inklusif bagi semua pihak.

Sebanyak 448 personel Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) di depan Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9). Namun, yang membedakan pengamanan kali ini bukan sekadar jumlah personel, melainkan pendekatan humanis yang diusung kepolisian.
Alih-alih hanya berjaga, petugas berinteraksi langsung dengan peserta aksi. Makanan ringan dan air mineral dibagikan kepada para petani yang telah berada di lokasi sejak pagi. Langkah sederhana itu menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menegaskan bahwa pelayanan dalam pengamanan aksi mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. "Petugas hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib. Kami mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis sehingga kegiatan dapat berjalan dengan nyaman, baik bagi peserta aksi maupun masyarakat lainnya," kata Reynold.
Menurut Reynold, komunikasi antara petugas dan peserta aksi menjadi bagian penting dalam menjaga suasana tetap sejuk. Pembagian makanan dan air minum merupakan salah satu bentuk kepedulian petugas kepada peserta yang berada di lokasi sejak berlangsungnya kegiatan. Ia menilai, cara tersebut efektif untuk mencegah ketegangan dan memastikan hak menyampaikan pendapat terpenuhi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto turut mengapresiasi kedewasaan para peserta aksi yang menjaga ketertiban sepanjang penyampaian pendapat. "Melalui dialog yang sejuk dan sikap saling menghargai, ruang di depan gedung wakil rakyat dapat bersama-sama kita jaga sebagai ruang demokrasi yang aman, damai, dan inklusif bagi semua pihak," kata Budi.
Pendekatan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa bukan hal baru, tetapi penerapannya secara konsisten masih jarang terdengar. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aksi massa di Jakarta kerap diwarnai ketegangan antara petugas dan peserta. Model pengamanan yang mengedepankan dialog dan sentuhan kemanusiaan seperti yang dilakukan Polres Metro Jakpus ini bisa menjadi preseden bagi daerah lain. Terlebih, aksi yang dilakukan petani menyangkut isu-isu struktural seperti harga hasil panen, alih fungsi lahan, dan kesejahteraan petani yang kerap menjadi pemicu demonstrasi besar.
Bagi publik, cara polisi mengelola aksi menyampaikan pesan tentang kualitas demokrasi. Ketika aparat hadir bukan sebagai kekuatan yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung hak warga, kepercayaan publik terhadap institusi bisa tumbuh. Sebaliknya, represi berlebihan hanya akan memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Karena itu, langkah kecil berupa bagi-bagi air mineral dan makanan ringan sesungguhnya bukan sekadar simbolis; ia adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas sosial dan legitimasi institusi kepolisian.
Ke depan, tantangannya adalah menjaga konsistensi. Apakah pendekatan humanis ini akan menjadi standar tetap dalam setiap pengamanan aksi, atau hanya diterapkan pada momen tertentu? Publik tentu menunggu apakah Polri mampu menjadikan dialog dan penghormatan hak asasi sebagai napas utama dalam setiap operasi pengamanan. Jika ya, ruang demokrasi di Indonesia bisa lebih sehat dan inklusif.



