Min Aung Hlaing ke Moskow: Putin Kian Mesra dengan Junta Myanmar di Tengah Krisis Kemanusiaan

Presiden Rusia Vladimir Putin menerima pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing di Kremlin, menandai kunjungan pertama sang mantan panglima junta sejak resmi menjabat sebagai presiden sipil. Pertemuan yang berlangsung Selasa (20/8) itu menjadi sinyal kuat menguatnya aliansi dua negara yang sama-sama menghadapi tekanan Barat.

Sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, Rusia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berdiri di belakang junta Myanmar. Dukungan itu datang di tengah perang saudara yang menurut perkiraan telah menewaskan lebih dari 100.000 orang. Min Aung Hlaing, yang dilantik sebagai presiden pada April lalu melalui pemilihan yang dicap palsu oleh negara-negara Barat, kini semakin erat merangkul Moskow.

Dalam sambutannya di aula Kremlin yang megah, Min Aung Hlaing menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia. "Berkat dukungan Rusia dan pribadi Anda, kami telah mencapai banyak hasil di panggung internasional," ujarnya melalui penerjemah. Ia juga menegaskan bahwa Myanmar adalah "mitra yang dapat diandalkan bagi Rusia di Asia Tenggara". Sementara itu, Putin menyebut kedua negara tengah "aktif bekerja sama di panggung internasional" dan menekankan perlunya peningkatan kerja sama ekonomi.

Di luar retorika diplomatik, pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengungkapkan progres pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas kecil di Myanmar. Kementerian Energi Rusia juga mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama di bidang kelistrikan serta industri minyak dan gas. Sebelumnya, pada Februari lalu, kedua negara telah menandatangani pakta kerja sama militer lima tahun, meski detailnya dirahasiakan.

Kedekatan ini terjadi di tengah kecaman internasional terhadap penggunaan jet buatan Rusia oleh militer Myanmar untuk menyerang kelompok pemberontak. Investigator PBB dan kelompok hak asasi manusia menuding serangan tersebut menyasar warga sipil, dan beberapa pemantau konflik menyebutnya sebagai kejahatan perang. Kunjungan Min Aung Hlaing yang keenam ke Moskow sejak kudeta menunjukkan bahwa Rusia tetap menjadi sekutu kunci bagi junta, meskipun dunia menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi perhatian serius. Sebagai negara yang aktif mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar, Indonesia melihat manuver Rusia sebagai faktor yang memperumit upaya perdamaian. Kehadiran Rusia di kawasan Asia Tenggara melalui aliansi dengan junta dapat menggeser keseimbangan kekuatan dan mempengaruhi stabilitas regional. Langkah Indonesia untuk menjembatani dialog antara junta dan oposisi bisa semakin sulit jika Moskow terus memberikan dukungan politik dan militer kepada Naypyidaw.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana Rusia akan memperdalam keterlibatannya di Myanmar, terutama dalam proyek nuklir yang kontroversial. Apakah Moskow akan menggunakan posisinya untuk mendorong rekonsiliasi, atau justru memperkuat cengkeraman junta? Bagi Jakarta, dinamika ini menuntut kewaspadaan dan strategi diplomasi yang lebih cermat agar kepentingan nasional dan stabilitas kawasan tetap terjaga.