Polemik Upah Pengupas Bawang: Hasan Nasbi Ingatkan Bahaya Terjebak Potongan Pidato

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menyesalkan publik yang terlalu fokus pada potongan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal upah pengupas bawang Rp700 ribu. Menurutnya, perdebatan yang ramai di media sosial itu justru mengaburkan gagasan besar yang ingin disampaikan kepala negara dalam pidato kenegaraannya.

Pernyataan Hasan ini disampaikan di sela Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT RI ke-81 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak mudah terprovokasi oleh potongan kalimat yang beredar, melainkan mencermati keseluruhan isi pidato. "Kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden. Yang satu kalimat, dua kalimat digoreng, saya rasa kita harus belajar untuk tidak terfokus," ujarnya kepada awak media.

Fenomena ini, menurut Hasan, tidak lepas dari cara kerja algoritma media sosial yang memang dirancang untuk menonjolkan konten emosional. Algoritma, kata dia, membuat pengguna lebih mudah terpaku pada informasi yang memicu reaksi, sehingga konteks utuh sering kali terabaikan. "Satu kalimat, dua kalimat, tapi pikirkan substansi besar dan gagasan besar dari pidato Presiden. Sebaiknya seperti itu," imbuhnya.

Lebih jauh, Hasan mengaitkan polemik ini dengan tantangan kemerdekaan di era digital. Ia menilai, setelah 81 tahun merdeka, bangsa Indonesia menghadapi bentuk penjajahan baru, yaitu kendali algoritma terhadap cara berpikir dan emosi masyarakat. "Kita kayaknya harus belajar merdeka dari penjajahan algoritma ini," tegasnya.

Menurut Hasan, banyak emosi dan pikiran masyarakat kini dapat "disetir" oleh algoritma. Kondisi ini, lanjutnya, menuntut adanya mekanisme, sistem, dan peradaban yang mampu membebaskan publik dari pendiktean tersebut. "Karena sekarang kebanyakan kita, emosi kita, pikiran kita disetir oleh algoritma. Mungkin kita harus punya sebuah mekanisme, sistem dan peradaban untuk bisa merdeka dari pendiktean oleh algoritma ini," tutupnya.

Pernyataan Hasan ini menjadi pengingat penting di tengah derasnya arus informasi digital. Di Indonesia, di mana media sosial digunakan oleh mayoritas penduduk, fenomena potongan pidato yang viral kerap memicu perdebatan yang tidak produktif. Kasus upah pengupas bawang hanyalah salah satu contoh bagaimana sebuah kalimat dapat dilepaskan dari konteksnya dan menjadi konsumsi publik yang keliru.

Para pengamat komunikasi menilai bahwa seruan Hasan untuk fokus pada substansi adalah langkah yang tepat, namun tantangannya adalah bagaimana membangun literasi digital yang kuat di tengah masyarakat. Kemampuan untuk memilah informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi menjadi keterampilan yang krusial di era sekarang.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah: apakah pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan literasi digital, atau akankah seruan ini hanya menjadi wacana tanpa tindak lanjut? Di tengah hiruk-pikuk politik dan sosial, kemampuan publik untuk berpikir kritis menjadi penentu kualitas demokrasi Indonesia.