Turis China ke Jepang Anjlok 56%, Pariwisata Negeri Sakura Justru Cetak Rekor Belanja

Tokyo — Jepang memasuki musim liburan panas tahun ini dengan peta pariwisata yang berubah drastis. Ketergantungan pada wisatawan China yang selama ini menjadi tulang punggung sektor ini mulai goyah, menyusul memburuknya hubungan bilateral kedua negara. Namun, yang menarik, industri pariwisata Negeri Sakura justru menunjukkan ketahanan yang tak terduga: belanja pengunjung asing tetap mencetak rekor tertinggi baru.

Data Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO) mencatat, jumlah wisatawan China yang berkunjung pada Januari–Juni 2026 anjlok 56,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemicunya adalah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi di parlemen mengenai respons Jepang jika terjadi krisis di Taiwan. Beijing yang geram lantas mengeluarkan imbauan agar warganya menunda perjalanan ke Jepang dan meningkatkan tekanan ekonomi sebagai bentuk sanksi.

Meski angka tersebut dramatis, dampaknya terhadap total kunjungan asing ternyata terbatas. Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, Jepang menerima sekitar 21,08 juta wisatawan mancanegara, hanya turun 2% dari rekor 21,5 juta pada periode yang sama 2025. Penurunan dari China berhasil diimbangi oleh pertumbuhan stabil dari Korea Selatan, Taiwan, Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat. Pelemahan yen yang berkepanjangan menjadi faktor utama yang membuat Jepang semakin murah dan menarik bagi wisatawan asing.

Yang lebih mengejutkan, belanja wisatawan asing untuk akomodasi dan belanja justru naik 1,3% menjadi 4,85 triliun yen (sekitar Rp 500 triliun) — rekor tertinggi untuk semester pertama. Ryo Nishikawa, profesor madya kebijakan pariwisata di Universitas Rikkyo, menilai diversifikasi sumber wisatawan sedang berjalan. "Kita mulai melihat pariwisata Jepang mampu bertahan tanpa bergantung pada China," ujarnya. Meski sempat terjadi gelombang pembatalan dari wisatawan Eropa setelah konflik Timur Tengah memanas, jumlahnya disebut hanya sebagian kecil dari total kunjungan.

Fenomena ini terlihat nyata di Dazaifu Tenmangu, kuil Shinto di Prefektur Fukuoka yang dikunjungi sekitar 10 juta orang per tahun. Keiya Yamaguchi, seorang pendeta di kuil tersebut, mengaku tidak merasakan perubahan jumlah pengunjung. "Sekitar 90% wisatawan asing di sini berasal dari Korea Selatan dan Taiwan," katanya. Artinya, pasar pengganti China sudah bekerja efektif di lapangan.

Di sisi lain, ada ironi yang mengemuka. Di tengah booming wisatawan masuk, minat warga Jepang untuk berwisata ke luar negeri justru belum pulih ke level sebelum pandemi. Pada 2019, lebih dari 20 juta orang Jepang bepergian ke mancanegara. Angka itu sempat ambruk akibat COVID-19 dan baru mencapai 14,73 juta pada 2025. Untuk semester I tahun ini, jumlahnya hanya 6,94 juta orang. Survei JTB Corp., agen perjalanan terkemuka, memperkirakan jumlah wisatawan Jepang yang bepergian ke luar negeri pada musim liburan panas ini turun 8,8% menjadi 2,17 juta — penurunan pertama dalam enam tahun terakhir.

Penyebabnya klasik: harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, yen yang lemah membuat biaya perjalanan ke luar negeri semakin mahal, dan biaya bahan bakar penerbangan yang melonjak sehingga tarif tiket ikut terkerek. Pemerintah Jepang sebenarnya sudah berupaya mendorong warganya untuk bepergian dengan memangkas biaya pembuatan paspor mulai Juli. Namun, efektivitas kebijakan ini masih diragukan di tengah tekanan daya beli rumah tangga.

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga. Jepang membuktikan bahwa diversifikasi pasar wisatawan adalah kunci ketahanan sektor pariwisata. Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada wisatawan China — yang sempat menjadi pasar terbesar sebelum pandemi — perlu mempercepat pengembangan pasar alternatif seperti Australia, India, dan Timur Tengah. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa ketika satu pasar utama terganggu, pasar lain bisa menutup celah jika strategi promosi dan kemudahan akses dilakukan dengan tepat.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang mampu mempertahankan momentum ini jika konflik geopolitik semakin memanas. Nishikawa mengingatkan bahwa lambatnya pemulihan perjalanan keluar negeri warga Jepang bisa mengancam kelangsungan rute penerbangan internasional, terutama di bandara-bandara regional. "Pemerintah daerah harus menyusun strategi untuk mendorong minat warganya bepergian," tegasnya. Jika tidak, bandara-bandara kecil bisa kehilangan konektivitas, dan itu akan menjadi pukulan ganda bagi pariwisata Jepang yang sedang berusaha bangkit.