Digitalisasi Pelayanan Publik Jangan Sekadar Gengsi: Menteri PANRB Tekankan Kemudahan Warga
Baca dalam 60 detik
- Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa esensi transformasi digital pemerintahan adalah kemudahan layanan bagi masyarakat, bukan sekadar banyaknya aplikasi.
- Kabupaten Sumedang menjadi model nasional dengan replikasi layanan digitalnya di lebih dari 50 daerah, memadukan kanal online, tatap muka, dan jemput bola.
- Ke depan, pemerintah daerah dituntut merancang digitalisasi yang inklusif, memastikan warga dengan literasi digital rendah tetap terlayani.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik harus berujung pada kemudahan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memamerkan jumlah aplikasi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikannya saat meninjau implementasi layanan digital di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/8/2026).
Menurut Rini, kemajuan teknologi tidak boleh menjadi tujuan akhir. "Teknologi boleh maju, boleh tinggi, tapi tujuan pemerintah adalah bagaimana masyarakat mendapat layanan yang murah, mudah, dan simpel," ujarnya. Ia menekankan bahwa digitalisasi harus didahului dengan penyederhanaan proses bisnis pelayanan, sehingga teknologi benar-benar berperan sebagai enabler, bukan penghambat.
Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang di kalangan pengamat kebijakan publik: banyak pemerintah daerah berlomba membangun aplikasi tanpa memastikan dampaknya terhadap warga. Rini menilai Sumedang menjadi contoh baik karena tidak hanya mengandalkan portal digital, tetapi juga mempertahankan layanan tatap muka bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, serta menyediakan layanan jemput bola untuk daerah terpencil.
"Transformasi digital tidak berarti menghilangkan layanan tatap muka. Masih ada masyarakat yang literasinya perlu kita bantu," tegas Rini. Ia mendorong pemerintah menyediakan berbagai kanal pelayanan—daring, luring, dan jemput bola—agar tidak ada warga yang tertinggal.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, sependapat. Baginya, teknologi hanyalah alat; tujuan akhirnya adalah tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan responsif. "Teknologi kita hadirkan bukan untuk menunjukkan pemerintah sudah digital, tetapi untuk memastikan pekerjaan lebih terukur dan memudahkan masyarakat," katanya. Pemkab Sumedang berkomitmen terus mengembangkan layanan digital dengan kebutuhan warga sebagai prioritas utama.
Keberhasilan Sumedang menjadi rujukan nasional menimbulkan pertanyaan: apakah daerah lain mampu meniru tanpa sekadar menyalin aplikasi? Tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internet di wilayah tertinggal. Jika tidak diantisipasi, kesenjangan digital justru akan melebar.
Rini mengingatkan bahwa digitalisasi harus menjadi alat untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, bukan memisahkan. Dengan pendekatan personal yang tetap dijaga, Sumedang membuktikan bahwa teknologi dan sentuhan manusia bisa berjalan beriringan. Pertanyaannya kini, berapa banyak daerah yang serius meniru, bukan sekadar ikut-ikutan?
