Wabah Ebola di Kongo Tewaskan Lebih dari 2.000 Orang: Mengapa Sulit Dikendalikan?

Wabah Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo (DRC) kini telah merenggut lebih dari 2.000 jiwa, menjadikannya wabah dengan laju penyebaran tercepat dalam sejarah. Menurut otoritas kesehatan Kongo, hingga Selasa lalu tercatat 4.381 kasus konfirmasi dengan 2.011 kematian. Angka ini hampir tiga kali lebih cepat dibandingkan wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016 yang selama ini dianggap terburuk.

Wabah ini disebabkan oleh virus Bundibugyo, jenis Ebola yang langka dan belum memiliki pengobatan maupun vaksin yang disetujui. Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan: pemogokan petugas kesehatan yang belum dibayar, ancaman kelompok pemberontak, kemarahan masyarakat yang trauma, serta misinformasi yang menyebut Ebola tidak nyata. Tim medis harus menempuh jalan rusak dan terpencil, dengan perlengkapan pelindung yang terbatas, sementara ribuan pengungsi kesulitan mendapatkan air bersih untuk mencuci tangan.

Lima provinsi di Kongo timur terkena dampak, berbatasan langsung dengan Sudan Selatan, Uganda, dan Rwanda. Kekhawatiran utama adalah penyebaran ke kota-kota besar di kawasan yang padat penduduk dan banyak pengungsi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru mengumumkan wabah ini pada pertengahan Mei, padahal sebenarnya sudah dimulai sejak Februari. Direktur Regional WHO untuk Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, menggambarkan situasi ini sebagai "mengejar virus, sementara virus selalu selangkah di depan".

Keterlambatan identifikasi virus Bundibugyo menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Awalnya, tes laboratorium difokuskan pada jenis Ebola yang lebih umum, sehingga penanganan sempat tertunda. Ebola sendiri menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh seperti muntahan, darah, atau air mani, serta benda-benda yang terkontaminasi. Pembatasan upacara pemakaman tradisional yang melibatkan sentuhan langsung dengan jenazah juga memicu kemarahan warga dan meningkatkan permusuhan terhadap petugas kesehatan.

Wilayah timur Kongo memang dikenal rawan konflik. Kelompok bersenjata yang didukung Rwanda telah menguasai kota Goma, pusat kemanusiaan, selama lebih dari setahun. Serangan terhadap pusat kesehatan bukan hal baru, dan petugas medis kerap bekerja di bawah ancaman. Masyarakat setempat, yang sudah lama trauma dengan kekerasan, sering memandang curiga terhadap orang luar. Tim penjangkauan komunitas harus menghadapi tuduhan bahwa wabah ini hanyalah rekayasa.

Tingkat kematian yang tinggi juga disebabkan oleh terbatasnya akses layanan kesehatan. Konflik selama bertahun-tahun telah menghancurkan infrastruktur kesehatan di wilayah tersebut. Banyak ibu hamil dan pasien lain justru menghindari rumah sakit karena takut tertular Ebola, sehingga membahayakan nyawa mereka. Pemogokan petugas kesehatan lokal, termasuk peneliti, pengemudi, dan penggali kubur, semakin mempersulit upaya penanganan. Mereka menuntut pembayaran gaji yang tertunda dari pemerintah Kongo.

Di tengah situasi sulit ini, ada secercah harapan. Para peneliti telah memulai uji klinis untuk dua obat potensial: remdesivir buatan Gilead Sciences yang sudah disetujui untuk COVID-19, dan MBP134 dari Mapp Biopharmaceutical yang merupakan antibodi hasil rekayasa genetika. Uji coba dilakukan di pusat perawatan Ebola di provinsi Ituri, dengan pasien yang dibagi secara acak untuk menerima perawatan standar, salah satu obat, kombinasi keduanya, atau plasebo. WHO memperingatkan bahwa hasil uji coba baru bisa diketahui setelah berbulan-bulan dan melibatkan hingga 1.000 partisipan.

Bagi Indonesia, wabah ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi penyakit menular. Meski jarak geografis jauh, mobilitas global membuat risiko penyebaran tetap ada. Pengalaman Indonesia dalam menangani COVID-19 menunjukkan bahwa investasi pada sistem kesehatan, surveilans, dan edukasi publik sangat krusial. Pertanyaannya, apakah dunia akan belajar dari lambatnya respons terhadap wabah Ebola ini, atau justru mengulang kesalahan yang sama saat menghadapi pandemi berikutnya?