Pemkab Solok Kejar Waktu Pulihkan Akses Pascabanjir Bandang, Tenda Pelayanan Publik Disiapkan
Baca dalam 60 detik
- Bupati Solok menetapkan status tanggap darurat 14 hari setelah galodo menerjang Arosuka dan Batang Barus, dengan 173 warga masih mengungsi.
- Jembatan penghubung Arosuka mulai dibuka terbatas, sementara alat berat dikerahkan untuk membersihkan material dan mengeruk Sungai Batang Laso yang tersumbat.
- Pemerintah pusat melalui Satgas PRR memetakan kebutuhan mendesak, termasuk tiga mesin pemecah batu dan dua light tower, guna mempercepat pemulihan layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mempercepat pemulihan akses dan layanan publik setelah banjir bandang (galodo) melanda kawasan Arosuka dan Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Status tanggap darurat ditetapkan Bupati Solok selama 14 hari, dari 22 September hingga 5 Oktober 2026, seiring upaya pencarian satu warga yang masih hilang dan penanganan korban.
Bencana yang terjadi pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB itu membawa pasir, batu, dan lumpur dari hulu Sungai Laso ke permukiman serta kompleks perkantoran Pemkab Solok. Laporan per 23 September mencatat satu orang meninggal, satu luka berat, dan tiga luka ringan. Sebanyak 173 warga mengungsi di rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, Balai Pemda, dan lokasi mandiri. Pendataan awal menunjukkan 87 rumah terdampak: 19 rusak berat, 16 rusak sedang, dan 52 rusak ringan.
Memasuki hari ketiga, jembatan penghubung Arosuka mulai dapat dilalui dengan sistem buka-tutup. Tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD terus menyisir aliran sungai di tengah medan yang dipenuhi material banjir. Pembersihan jalan, kawasan perkantoran, dan fasilitas umum dilakukan dengan alat berat, sementara Balai Wilayah Sungai V Padang melakukan pengerukan dan pemompaan darurat di Sungai Batang Laso yang alirannya tersumbat longsor.
Tim Supervisi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meninjau lokasi pada 23 September 2026. Mereka memetakan kebutuhan mendesak, termasuk tiga mesin pemecah batu dan dua unit lampu penerangan (light tower) untuk mendukung kelanjutan pembersihan material. Langkah ini menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada evakuasi, tetapi juga menyiapkan prasarana agar roda pelayanan masyarakat kembali berjalan.
Bagi pembaca di luar Solok, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa risiko hidrometeorologi di Indonesia semakin nyata. Banjir bandang yang membawa material vulkanik dan sedimen dari hulu sungai kerap terjadi di daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami degradasi lahan. Dampaknya tidak hanya pada korban jiwa dan kerusakan rumah, tetapi juga pada terganggunya fungsi pemerintahan dan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dituntut memiliki rencana kontingensi yang adaptif, termasuk penyediaan tenda pelayanan publik dan jalur logistik alternatif.
Dari sisi kebijakan, penetapan status tanggap darurat membuka akses pendanaan darurat dan mobilisasi sumber daya nasional. Namun, efektivitasnya bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan kecepatan data lapangan. Satgas PRR yang dibentuk pemerintah pusat diharapkan tidak hanya memetakan kebutuhan, tetapi juga memastikan pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas. Pengalaman sejumlah bencana sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan logistik menjadi titik kritis pemulihan.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah jembatan Arosuka dapat dibuka permanen sebelum masa tanggap darurat berakhir, dan bagaimana nasib warga yang masih mengungsi. Pemkab Solok juga perlu memastikan layanan publik tetap berjalan, misalnya melalui tenda pelayanan sementara. Pertanyaan besarnya: sejauh mana investasi mitigasi di DAS Batang Laso akan dilakukan agar galodo tidak berulang dengan dampak yang lebih besar?



