Mantan Anggota Parlemen Thailand Tembak Mati Pejabat Daerah di Tengah Sorotan Kontrol Senjata

Seorang mantan anggota parlemen Thailand menembak mati seorang pejabat daerah di kantor pemerintah di pinggiran Bangkok, Selasa (11/8/2026), memicu kembali perdebatan sengit tentang pengendalian senjata di negara tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah penembakan massal di sebuah sekolah di provinsi yang sama, yang menewaskan sembilan orang.

Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Chalong Riewrang, mantan legislator yang diduga melepaskan tembakan ke arah ketua Organisasi Administratif Provinsi Nonthaburi, yang berbatasan langsung dengan ibu kota. Menurut pernyataan resmi, motif penembakan diduga kuat terkait perselisihan pribadi mengenai uang pinjaman yang tak kunjung dilunasi.

“Motifnya personal,” ujar Letnan Jenderal Polisi Wattana Yijin kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa sopir pejabat tersebut juga terluka namun dalam kondisi tidak kritis. Korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Phra Nang Klao Nonthaburi, seperti dikonfirmasi oleh direktur rumah sakit, Dr. Sakol Sookprome.

Dalam pernyataannya saat ditahan, Chalong mengaku mendatangi korban untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama, namun korban menolak berdialog. “Tetapi ketika dia pergi, dia mengeluarkan senjata,” kata Chalong, merujuk pada korban. “Saya melepaskan tembakan.” Pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi apakah korban benar-benar membawa senjata api.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan bersenjata di Thailand, yang baru saja diguncang tragedi penembakan massal oleh remaja berusia 14 tahun di Debsirin Nonthaburi School pada Jumat pekan lalu. Aksi brutal tersebut menewaskan sembilan orang, termasuk pelaku, dan melukai lebih dari 20 lainnya—menjadikannya insiden penembakan paling mematikan dalam hampir empat tahun terakhir.

Pasca-penembakan di sekolah, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan kembali komitmennya untuk memperketat kontrol senjata. Ia memerintahkan penegakan hukum yang lebih keras terhadap kepemilikan senjata di tempat umum, termasuk pendirian pos pemeriksaan polisi dan pembatasan ketat pada kepemilikan, pembawaan, serta penggunaan senjata api. “Tidak seorang pun berhak membawa senjata api, terutama di tempat umum,” tegas Anutin, seraya menolak alasan bela diri sebagai pembenaran.

Kementerian Pendidikan Thailand juga berjanji mengembangkan protokol keamanan sekolah baru dalam tiga bulan ke depan, termasuk pemeriksaan kesehatan mental, simulasi tanggap darurat, penanganan perundungan, serta deteksi senjata dan barang terlarang lainnya. Langkah ini diambil setelah sekolah-sekolah di Bangkok, termasuk Debsirin School, memasang detektor logam dan meningkatkan pengamanan saat siswa kembali masuk sekolah.

Kepala sekolah Debsirin, Withan Promsintusak, menyatakan pihaknya bertindak cepat dengan memperkenalkan pemeriksaan senjata untuk meyakinkan orang tua dan melindungi siswa. “Kami tidak pernah membayangkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, bisa terjadi hal seperti ini,” ujarnya. Seorang nenek siswa, Thidarat Songrat (54), menilai pemeriksaan senjata diperlukan karena sekolah tidak dapat mengetahui apakah siswa membawa benda berbahaya.

Bagi Indonesia, kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya pengaturan kepemilikan senjata yang ketat. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang relatif ketat, kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat atau warga sipil tetap muncul. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa kepemilikan senjata yang longgar dapat memicu tragedi berulang, baik di ruang publik maupun institusi pendidikan. Hal ini relevan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat pengawasan senjata api dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekerasan bersenjata.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah pemerintah Thailand mampu menahan laju kepemilikan senjata di tengah kuatnya budaya senjata dan kepentingan politik. Langkah-langkah seperti pemeriksaan kesehatan mental dan penegakan hukum yang lebih keras patut diapresiasi, tetapi tanpa perubahan budaya dan penegakan yang konsisten, risiko terulangnya kekerasan bersenjata tetap mengintai. Mampukah Thailand memutus siklus kekerasan ini, atau akankah tragedi demi tragedi terus berulang?