BNPB Siagakan Pasukan Darat dan Modifikasi Cuaca di Enam Provinsi: Ancaman Karhutla El Nino Kian Nyata

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah antisipasi dengan menyiagakan pasukan operasi darat dan peralatan modifikasi cuaca di enam provinsi yang paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil di tengah peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kekeringan dan cuaca panas ekstrem akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengungkapkan bahwa enam provinsi yang masuk status siaga darurat adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. "Operasi modifikasi cuaca (OMC) sudah dilakukan di enam provinsi prioritas dan provinsi-provinsi lain," ujarnya di Jakarta, Senin. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitas OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan, yang sayangnya diprediksi berkurang signifikan.

Menurut Suharyanto, BMKG memperkirakan pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan minim hingga akhir Agustus 2026. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan OMC, karena tanpa awan, teknologi ini tidak dapat beroperasi secara optimal. "Setiap ada pertumbuhan awan hujan, kita akan segera laksanakan OMC. Pesawatnya sudah siaga terus di daerah," jelasnya, menambahkan bahwa pihaknya berharap ada peluang sebelum tanggal 18.

Ketika OMC tidak memungkinkan, operasi darat menjadi andalan utama. Suharyanto menekankan bahwa water bombing dari udara hanya bersifat membantu dan tidak efektif untuk lahan gambut. "Water bombing itu hanya mengangkut air empat ton. Kalau tiga water bombing bekerja sama, air yang dijatuhkan hanya 12 ton. Untuk lahan gambut, itu paling bisa memadamkan 10 meter persegi dan tidak padam total," paparnya. Oleh karena itu, ia mendesak seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan pasukan darat yang siap siaga memadamkan api sejak dini.

Kesiapsiagaan ini menjadi krusial mengingat pengalaman karhutla sebelumnya yang sering meluas dan sulit dikendalikan. BNPB mencatat, dengan tiga helikopter cadangan yang dimiliki, pihaknya mampu merespons cepat kejadian seperti di Bromo, yang berhasil meredam 34 titik api menjadi dua. Namun, fokus utama tetap pada enam provinsi prioritas yang memiliki risiko tinggi.

Bagi Indonesia, ancaman karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Dampaknya meluas ke sektor kesehatan, ekonomi, dan hubungan regional. Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas penerbangan, memicu penyakit pernapasan, serta merugikan sektor perkebunan dan pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan koordinasi yang solid, tidak hanya dalam hal pemadaman, tetapi juga pencegahan melalui pengendalian izin pembakaran lahan.

Langkah BNPB ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim semakin nyata. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah kesiapsiagaan ini cukup untuk mencegah bencana besar seperti yang terjadi pada 2015 dan 2019? Atau akankah dibutuhkan pendekatan yang lebih fundamental, seperti restorasi gambut dan penegakan hukum yang lebih tegas? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi yang jelas, kewaspadaan dan aksi nyata adalah kunci.