Banjir Monsun Filipina: 382.000 Warga Terdampak, Pemerintah Didesak Evaluasi Infrastruktur

Hujan deras yang dipicu angin monsun barat daya dan dua siklon tropis telah melumpuhkan sebagian besar wilayah Filipina, memaksa lebih dari 382.000 orang mengungsi dan menewaskan sedikitnya sembilan jiwa. Badan penanggulangan bencana setempat melaporkan delapan wilayah di Luzon dan Mindanao terendam, sementara operasi penyelamatan diperluas pada Minggu (10/8) untuk menjangkau komunitas yang terisolasi.

Di tengah curah hujan yang diprediksi bertahan hingga Rabu, otoritas meteorologi Pagasa mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah pegunungan yang berisiko mengalami longsor. Kondisi ini diperparah oleh pertemuan Tropical Depression Luis dan Tropical Storm Maymay (Kujira) yang memperkuat intensitas hujan sejak Jumat, menyebabkan sungai meluap dan banjir bandang di sejumlah provinsi.

Korban terbaru adalah seorang pria 28 tahun di Batangas yang tersengat listrik saat berjalan di genangan air, sementara tujuh lainnya tewas akibat tenggelam dan tanah longsor di berbagai titik. Di Iloilo, dugaan tornado merusak puluhan rumah dan menumbangkan pohon, menambah daftar panjang kerusakan yang meliputi jembatan putus dan jalan tertutup material vulkanik di Zambales.

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jenderal Jose Melencio Nartatez Jr., mengerahkan seluruh personel untuk mendukung evakuasi dan mendesak warga mematuhi arahan resmi. “Kami meminta masyarakat tetap tenang namun waspada, dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, menekankan pentingnya kanal komunikasi resmi di tengah maraknya hoaks bencana.

Di sisi infrastruktur, Bendungan Angat di Bulacan mencatat kenaikan muka air hampir 15 meter dalam sepuluh hari, mencapai 164,80 meter di atas permukaan laut pada Minggu sore. Kondisi ini memaksa Bendungan Ipo melepas air hingga 314,91 meter kubik per detik, mendekati ambang spillway. Sementara itu, hampir 1.000 warga Bulacan mengungsi akibat banjir yang diperparah pasang laut, dengan genangan mencapai 1,2 meter di beberapa titik.

Di tengah penanganan darurat, Koalisi Makabayan melontarkan kritik tajam terhadap kegagalan proyek infrastruktur di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr., khususnya pengendalian banjir yang dinilai tidak efektif. Mereka mendesak pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran tak terprogram dalam RAPBN 2027, yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kritik ini muncul di saat publik mempertanyakan kesiapan negara menghadapi bencana yang kian sering terjadi akibat perubahan iklim.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya investasi infrastruktur kebencanaan yang adaptif. Dengan geografi serupa dan ancaman hidrometeorologi yang meningkat, pemerintah perlu mengevaluasi ketahanan bendungan dan sistem drainase perkotaan. Apakah anggaran infrastruktur yang ada benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, atau justru menjadi ajang proyek yang mengabaikan risiko jangka panjang? Pertanyaan ini relevan tidak hanya bagi Manila, tetapi juga Jakarta yang tengah berbenah menghadapi musim hujan ekstrem.