Skema Bantuan Tunai India: 9 Juta Perempuan Tergusur, Anggaran Jebol Rp 68 Triliun

Program bantuan tunai terbesar di India bagi perempuan, Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, tengah menjadi sorotan tajam setelah audit nasional mengungkap pembengkakan anggaran hingga 35,41 miliar rupee (sekitar Rp 6,8 triliun) dan verifikasi ulang yang mencoret lebih dari sembilan juta penerima manfaat. Di balik janji pemberdayaan ekonomi, skema yang digadang-gadang menjadi kunci kemenangan politik ini justru memunculkan pertanyaan serius tentang tata kelola dan keberlanjutan fiskal.

Bagi Nirmala Bawaskar, seorang janda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di distrik Sambhajinagar, bantuan bulanan sebesar 1.500 rupee (sekitar Rp 290 ribu) adalah pintu pertamanya memiliki rekening bank sendiri. Sebelumnya, ia menandatangani dokumen dengan cap jempol dan tidak memiliki kendali atas uang yang masuk ke rumah tangganya. "Meski jumlahnya kecil, ini sangat membantu kami, terutama untuk biaya pengobatan," ujarnya. "Saya bahkan termotivasi untuk belajar menulis." Namun, kisah Bawaskar hanyalah satu dari jutaan cerita yang kini terancam oleh proses verifikasi ulang yang ketat.

Skema yang diluncurkan pada Juni 2024 ini menyasar perempuan berusia 21–65 tahun dari rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan mengecualikan pembayar pajak, pegawai negeri, dan keluarga yang sudah menerima bantuan serupa. Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan India (CAG) menyebut Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maharashtra menghabiskan dana hingga 332,37 miliar rupee pada tahun fiskal pertama, melampaui anggaran yang disetujui. Selain itu, pemerintah juga dikritik karena mentransfer 155,86 miliar rupee ke rekening khusus pada tiga bulan terakhir tahun fiskal, yang dinilai melemahkan disiplin fiskal dan mengurangi pengawasan legislatif.

Verifikasi identitas digital (e-KYC) yang diwajibkan menjadi biang keladi pencoretan massal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Aditi Tatkare, menyatakan jumlah penerima turun dari 26,3 juta menjadi sekitar 17 juta. Data yang diperoleh The Indian Express melalui Undang-Undang Hak atas Informasi menunjukkan sekitar 6,2 juta orang (dua pertiga) dicoret hanya karena tidak menyelesaikan e-KYC, bukan karena penipuan. Selain itu, ditemukan pula hampir 29.000 pria dan sekitar 8.000 pegawai negeri yang menerima bantuan, yang menurut Tatkare sedang dalam proses penarikan kembali.

Kehadiran skema ini tidak lepas dari kalkulasi politik. Diluncurkan setelah aliansi Mahayuti (koalisi BJP dan dua partai regional) mengalami kekalahan dalam pemilu nasional 2024, Ladki Bahin menjadi isu sentral dalam pemilihan negara bagian lima bulan kemudian. Pemerintah menyebutnya sebagai pengakuan atas kerja tak berbayar perempuan, sementara oposisi menudingnya sebagai politik uang. Survei pasca-pemilu oleh Lokniti-CSDS menunjukkan bahwa 54% penerima manfaat memilih Mahayuti, tetapi peneliti mengingatkan bahwa selisih dukungan antara perempuan dan laki-laki hanya tiga poin persentase, sehingga belum bisa disebut sebagai blok pemilih yang solid.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Maharashtra. Di seluruh India, berbagai pemerintah negara bagian meluncurkan skema transfer tunai serupa untuk perempuan yang kini mencapai hampir setengah dari total pemilih. Daya tariknya jelas: uang tiba setiap bulan langsung ke rekening bank perempuan, berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang hasilnya tidak langsung terasa. Namun, tekanan politik untuk meluncurkan skema secara cepat dan menjaring jutaan penerima seringkali mengorbankan akurasi data dan pengawasan.

Ekonom kesejahteraan Neeraj Hatekar menilai Ladki Bahin telah memberikan dampak nyata bagi perempuan dengan pendapatan rendah dan tidak tetap. Dengan rata-rata upah harian perempuan di Maharashtra sekitar 300 rupee, bantuan 1.500 rupee per bulan adalah jumlah yang signifikan. Namun, ia berpendapat bahwa kebutuhan yang sama sebenarnya bisa dipenuhi melalui penguatan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sementara itu, ekonom Ajit Ranade mengingatkan tentang biaya fiskal jangka panjang. "Anda mungkin mengalihkan dana untuk skema ini dan memenangkan pemilu, tetapi bagaimana dengan kerusakan jangka panjang pada keuangan negara? Itu tidak pernah diaudit," katanya.

Bagi Nirmala Bawaskar, terlepas dari kontroversi, skema ini telah mengubah hidupnya. Uang itu tidak mengangkat keluarganya dari kemiskinan, tetapi memberinya sesuatu yang belum pernah ia miliki: uang yang tersimpan di rekening atas namanya sendiri. "Ini uang saya sendiri. Itulah yang penting bagi saya," ujarnya. Pertanyaannya kini, bagaimana pemerintah Maharashtra akan menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan kebutuhan jutaan perempuan yang menggantungkan hidup pada bantuan ini? Akankah skema serupa di negara bagian lain belajar dari kasus ini?