Dana Belajar ke Eropa dan Hawaii: DPRD Fukuoka Buka Data, Hotel Mewah Rp16 Juta per Malam

Fukuoka, Jepang — DPRD Prefektur Fukuoka akhirnya membuka data rinci biaya perjalanan dinas luar negeri yang selama ini menjadi sorotan publik. Dari 23 perjalanan ke Eropa, Hawaii, dan destinasi lain sepanjang 2023–2025, total anggaran yang digelontorkan mencapai 264,96 juta yen atau sekitar Rp26 miliar. Yang paling mencengangkan, biaya menginap satu malam di hotel mewah menembus 169.000 yen atau setara Rp16 juta.

Pengungkapan ini merupakan respons atas kritik yang mempertanyakan kewajaran penggunaan dana publik untuk studi banding. Dari total perjalanan tersebut, 13 di antaranya menghabiskan biaya lebih dari 10 juta yen per trip. Ketua DPRD saat itu, Isao Kurauchi, tercatat menjadi salah satu pengguna anggaran terbesar, dengan menginap di hotel berbintang lima di Prancis pada Februari 2024.

Perjalanan termahal terjadi pada Februari 2024, ketika 11 anggota dewan dan staf mengunjungi Eropa dengan total biaya 30,04 juta yen. Agenda resminya adalah bertukar pandangan dengan organisasi internasional yang fokus pada konsep "One Health"—pendekatan yang menyatukan perlindungan kesehatan manusia dan hewan. Konsep ini memang menjadi program unggulan Kurauchi, yang juga berprofesi sebagai dokter hewan.

Yang menjadi perhatian utama adalah selisih mencolok antara biaya aktual dan standar yang ditetapkan. Misalnya, penginapan Kurauchi di Afrika Selatan pada April 2024 memakan biaya 117.000 yen per malam—tujuh kali lipat standar. Sementara wakil ketua dewan menginap di Hawaii dengan tarif 133.300 yen per malam, enam kali lipat batas normal. Dari semua perjalanan yang dibiayai, hanya dua kasus yang biaya akomodasinya sesuai standar, itupun karena didanai oleh Bangkok Metropolitan Council.

Kritik juga menyoroti minimnya transparansi laporan hasil studi banding. Meski DPRD telah memutuskan untuk mempublikasikan laporan semua perjalanan dinas anggota dewan yang masih menjabat, hingga kini baru 12 laporan yang dibuka untuk publik. Ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal akuntabilitas.

Kasus Fukuoka ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, di mana praktik perjalanan dinas mewah kerap kali menjadi sorotan. Di tingkat pusat maupun daerah, penggunaan uang rakyat untuk studi banding sering dipertanyakan, terutama ketika hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Contoh nyata adalah kasus DPRD Malang yang pada 2023 mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk perjalanan dinas ke luar negeri, yang kemudian menuai protes dari masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, langkah DPRD Fukuoka untuk membuka data secara sukarela merupakan langkah maju yang patut ditiru. "Transparansi seperti ini seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian. Publik berhak tahu ke mana uang mereka pergi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa di Indonesia, UU Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya sudah mengamanatkan hal serupa, namun implementasinya masih lemah.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah DPRD Fukuoka akan benar-benar menindaklanjuti temuan ini dengan audit internal dan sanksi bagi anggota yang melanggar standar. Di sisi lain, bagi Indonesia, kasus ini bisa menjadi momentum untuk mendorong revisi aturan perjalanan dinas agar lebih ketat dan transparan. Apakah para wakil rakyat di Tanah Air siap mengikuti jejak Fukuoka?