Menaker Yassierli: Kurikulum Kampus Wajib Dikoreksi, Bukan Sekadar Tambah Mata Kuliah
Baca dalam 60 detik
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti masih lebarnya jurang antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri, yang memicu tingginya pengangguran terdidik.
- Pemerintah menempatkan penguatan pendidikan STEM sebagai prioritas nasional, dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM yang adaptif terhadap teknologi.
- Ke depan, evaluasi kurikulum dan kolaborasi kampus-industri menjadi kunci untuk menekan angka mismatch keterampilan di pasar tenaga kerja Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kembali menegaskan bahwa perbaikan kompetensi lulusan perguruan tinggi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak di tengah tuntutan dunia usaha yang berubah cepat. Ia mengakui masih ada ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan riil industri, sebuah persoalan struktural yang selama ini menjadi biang keladi tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, Yassierli menggarisbawahi bahwa kesenjangan keterampilan—atau yang kerap disebut skill gap—tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, dunia pendidikan harus bergerak paralel dengan laju transformasi industri, terutama di sektor-sektor yang mulai mengadopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Jika tidak, lulusan sarjana justru akan semakin tertinggal di pasar kerja yang kian kompetitif.
Pernyataan ini muncul di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat pendidikan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut secara khusus menekankan pentingnya pendekatan ini agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjadi pemain utama di dalamnya. Yassierli menilai langkah tersebut sangat positif dan layak didukung lintas sektor.
Yang menarik, Menteri Ketenagakerjaan juga menyoroti potensi besar lulusan matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA). Ia menilai penguasaan sains dasar adalah modal krusial untuk membangun kemampuan analitis dan pemecahan masalah—dua kompetensi yang justru paling dicari perusahaan saat ini. Namun, ia mengingatkan bahwa kurikulum harus terus dievaluasi agar tidak hanya mengejar aspek kognitif, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar isu pendidikan, melainkan juga masalah ekonomi yang berdampak langsung pada daya saing bangsa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan diploma dan sarjana masih lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. Ini menandakan ada yang salah dalam proses penyiapan tenaga kerja terdidik. Jika kurikulum tidak dirombak, jutaan lulusan baru akan terus berhadapan dengan tembok industri yang menuntut keterampilan spesifik.
Yassierli menambahkan bahwa kompetensi dasar yang kuat menjadi bekal utama bagi tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Ia juga mengapresiasi kolaborasi perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusan berkualitas, namun menekankan bahwa kerja sama ini harus diperluas, tidak hanya sebatas seminar atau kuliah tamu, melainkan hingga program magang dan riset terapan yang melibatkan industri secara langsung.
Langkah pemerintah untuk memperkuat STEM memang patut diapresiasi, tetapi pertanyaan besarnya adalah: apakah transformasi kurikulum akan berjalan secepat laju perubahan industri? Tanpa terobosan nyata dalam sistem pendidikan, kekhawatiran tentang meluasnya pengangguran terdidik di tengah bonus demografi bisa menjadi bom waktu. Evaluasi yang berkelanjutan, keterlibatan pelaku usaha, dan keberanian untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan tinggi menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintahan saat ini.



