AS Resmi Minta Ekstradisi Pendeta Filipina Apollo Quiboloy atas Tuduhan Perdagangan Seks

Washington secara resmi telah meminta ekstradisi Apollo Quiboloy, pendeta Filipina yang terlibat kasus perdagangan seks, ke Amerika Serikat. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, pada Kamis (6/8), dan telah diteruskan ke Departemen Kehakiman Filipina.

Quiboloy, yang menyebut dirinya sebagai "Anak Tuhan yang Ditunjuk" dan dikenal sebagai sekutu dekat mantan Presiden Rodrigo Duterte, telah ditahan di Manila sejak Agustus 2024. Ia menghadapi tuduhan perdagangan manusia di Filipina, yang jika terbukti dapat berujung hukuman penjara seumur hidup. Namun, dakwaan di AS jauh lebih berat: konspirasi perdagangan seks dengan paksaan, penipuan, dan paksaan, perdagangan seks anak, serta penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar.

Dakwaan dari pengadilan AS pada 2021 menyebutkan bahwa Quiboloy merekrut perempuan dan anak perempuan berusia 12 hingga 25 tahun sebagai asisten pribadi. Mereka diminta menyiapkan makanan, membersihkan rumah, memberikan pijat, hingga melayani hubungan seksual dengan pendeta tersebut. Polisi Filipina juga mengungkap bahwa para korban diiming-imingi bahwa mereka berhubungan dengan "Roh Tuhan" dan diancam akan diburu oleh "malaikat maut" jika membocorkan rahasia ini.

Gereja Kerajaan Yesus Kristus yang didirikan Quiboloy membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa anggota memiliki "kebebasan memilih" dan segala sesuatu yang terjadi adalah "kehendak sukarela" mereka. Gereja ini mengklaim memiliki jutaan pengikut di Filipina yang mayoritas Katolik dan memiliki jaringan televisi sendiri.

Permintaan ekstradisi ini muncul di tengah dinamika politik Filipina yang rumit. Quiboloy bahkan sempat mencalonkan diri sebagai senator pada pemilu 2025 dan meraih lebih dari 5,6 juta suara, menunjukkan pengaruhnya yang masih kuat. Namun, Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada 2024 menyatakan bahwa pemerintahannya belum berencana mengekstradisi Quiboloy karena ingin fokus pada kasus-kasus yang berjalan di dalam negeri.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum lintas batas, terutama dalam kejahatan perdagangan orang. Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa, seperti kasus Abu Bakar Ba'asyir yang sempat menjadi sorotan internasional. Langkah AS yang tegas terhadap Quiboloy dapat menjadi preseden bagi negara-negara Asia Tenggara untuk lebih serius memberantas perdagangan seks, yang seringkali melibatkan jaringan internasional.

Meski demikian, proses ekstradisi tidak akan mudah. Quiboloy masih menghadapi proses hukum di Filipina, dan pemerintah Manila harus mempertimbangkan implikasi politik dan hukum dari menyerahkan warga negaranya ke AS. Pertanyaannya, apakah Marcos Jr. akan berani mengambil langkah kontroversial ini di tengah tekanan domestik dan menjelang pemilu? Atau akankah kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Filipina terhadap keadilan internasional?