India-China Buka Kembali Jalur Perdagangan Lipulekh, Nepal Kecam Pelanggaran Teritorial
Baca dalam 60 detik
- India dan China memulai kembali aktivitas perdagangan bilateral melalui Celah Lipulekh pada 1 Agustus, setelah enam tahun terhenti akibat pandemi.
- Kathmandu menegaskan kawasan Kalapani, Lipulekh, dan Limpiyadhura sebagai wilayahnya berdasarkan Perjanjian Sugauli 1816, dan telah mengirim protes diplomatik.
- Normalisasi rute ini berpotensi mengubah dinamika geopolitik Asia Selatan, termasuk berdampak pada jalur perdagangan dan ziarah yang juga melibatkan Indonesia.

India dan China resmi memulihkan perdagangan bilateral melalui Celah Lipulekh di perbatasan Himalaya pada Sabtu (1/8), sebuah langkah yang langsung memicu reaksi keras dari Nepal yang mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Aktivitas komersial ini menjadi yang pertama sejak rute tersebut ditutup pada 2019 akibat pandemi Covid-19, dan menandai normalisasi konektivitas darat antara dua negara Asia terbesar itu.
Pada hari pertama pembukaan, 16 pedagang India didampingi empat staf pendukung menyeberangi celah menuju Taklakot di Tibet. Otoritas distrik Pithoragarh di India telah menerbitkan izin bagi 134 pedagang untuk melakukan perjalanan bisnis, meskipun pihak berwenang China awalnya hanya mengizinkan 20 pedagang masuk. Pembukaan ini semula dijadwalkan pada 1 Juni, tetapi tertunda karena persiapan infrastruktur dan pengaturan administratif di kedua sisi perbatasan.
Menurut laporan media India, penundaan terjadi akibat penyelesaian izin pedagang, penunjukan bank untuk penukaran mata uang, pembangunan fasilitas bea cukai, serta koordinasi dengan otoritas China. Selain itu, disiapkan pula akomodasi, kamp transit, layanan perbankan, fasilitas komunikasi, keamanan, dan dukungan medis bagi para pedagang. Untuk pertama kalinya, barang akan diangkut menggunakan kendaraan bermotor melalui rute ini, menggantikan moda tradisional seperti yak, kuda, dan bagal yang selama ini digunakan.
"Dengan selesainya jalan di kedua sisi perbatasan, para pedagang akan jauh lebih mudah tahun ini," ujar jurnalis lokal Prem Punetha dari Pithoragarh. Namun, Ashish Joshi, pejabat perdagangan distrik di Dharchula, India, menjelaskan bahwa pedagang masih harus menggunakan hewan untuk mengangkut barang sekitar 500 meter di dekat perbatasan karena pembatasan keamanan dan administrasi. Setelah itu, kendaraan akan digunakan untuk transportasi.
Berdasarkan perjanjian perdagangan perbatasan India-China, pedagang India diizinkan mengimpor wol, pashmina, garam, sutra, mentega, bulu yak, dan kulit hewan dari China. Sementara itu, India dapat mengekspor pakaian jadi, selimut, rempah-rempah, tepung, buah kering, sayuran, produk tembaga, alat pertanian, alat tulis, alas kaki, dan minyak sayur. Pembukaan kembali ini juga dimanfaatkan India untuk mengirim peziarah Kailash Mansarovar Yatra, sebuah perjalanan suci yang diminati umat Hindu di kawasan itu, termasuk dari Indonesia.
Nepal, yang selama ini keberatan, kembali mengirim protes resmi melalui Kementerian Luar Negeri pada 3 Mei lalu. Kathmandu menegaskan bahwa Kalapani, Lipulekh, dan Limpiyadhura adalah wilayah Nepal berdasarkan Perjanjian Sugauli 1816, yang mengidentifikasi Sungai Mahakali sebagai batas barat Nepal dan menempatkan wilayah timur sungai di bawah kedaulatan Nepal. "Posisi Nepal tetap tidak berubah," demikian pernyataan pejabat kementerian. Sengketa ini berakar pada 2015 ketika Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping sepakat mempromosikan perdagangan melalui Lipulekh, yang langsung memicu protes dari pemerintah Nepal saat itu.
Ketegangan meningkat pada 2019 ketika India menerbitkan peta politik baru yang memasukkan Kalapani dan Lipulekh ke dalam wilayah India. Nepal merespons dengan mengamandemen konstitusinya pada Juni 2020 dan mengeluarkan peta resmi yang mencakup ketiga wilayah tersebut. Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat Indonesia memiliki hubungan dagang yang erat dengan India dan China, serta menjadi salah satu negara dengan jumlah peziarah Kailash Mansarovar yang signifikan. Normalisasi rute ini dapat memengaruhi biaya dan aksesibilitas perjalanan ziarah bagi warga Indonesia, meskipun rute alternatif melalui Nepal tetap tersedia.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Nepal akan meningkatkan tekanan diplomatik atau mencari mediasi internasional, mengingat kedua tetangganya tampak mengabaikan protes berulang. Dengan infrastruktur jalan yang telah rampung di kedua sisi, perdagangan melalui Lipulekh diprediksi akan meningkat, tetapi stabilitas kawasan tetap menjadi taruhan utama.



