Kunjungan Min Aung Hlaing ke Thailand: Upaya Rezim Myanmar Keluar dari Isolasi Regional

Bangkok, LyndHub — Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, tiba di Thailand pada Kamis (6/8) untuk kunjungan resmi dua hari, sebuah langkah yang oleh otoritas Thailand disebut sebagai babak baru hubungan bilateral pasca pemilu kontroversial di Myanmar. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni; ia membawa misi diplomatik yang lebih luas: menarik kembali rezim militer Myanmar dari isolasi internasional yang berkepanjangan.

Min Aung Hlaing disambut dengan upacara kehormatan di Gedung Pemerintah Thailand sebelum melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Agenda utama pertemuan mencakup isu-isu lintas batas yang selama ini menjadi momok bagi kedua negara, seperti kejahatan transnasional, sindikat penipuan daring di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, perdagangan narkotika, polusi sungai lintas batas, hingga kerja sama ketenagakerjaan dan ekonomi. Kedua pihak juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman, termasuk di bidang ketenagakerjaan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi Naypyidaw untuk memperluas pengaruh di kawasan setelah pemilu yang digelar Desember-Januari lalu, yang oleh banyak pihak dianggap tidak kredibel. Sebelumnya, Min Aung Hlaing telah mengunjungi Laos pada Juli, menandai kunjungan pertamanya ke sesama anggota ASEAN sejak menjadi presiden. Ia juga telah bertandang ke China dan India pada Mei-Juni. Thailand sendiri bukan tujuan asing baginya; pada April 2025, ia hadir dalam KTT BIMSTEC di Bangkok.

Di balik agenda resmi, ada sinyal yang lebih halus. Menjelang kunjungan, rezim Myanmar merilis foto-foto pertemuan antara Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang digulingkan, dengan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Langkah ini dibaca banyak pengamat sebagai isyarat bahwa junta mulai membuka ruang dialog dengan komunitas internasional, meskipun Suu Kyi sendiri masih dalam tahanan rumah dan dijatuhi hukuman berat.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai sesama anggota ASEAN, Jakarta selama ini konsisten mendorong implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) yang disepakati pada 2021, yang menyerukan penghentian kekerasan dan dialog inklusif di Myanmar. Namun, kemajuan di lapangan nyaris nihil. Kunjungan Min Aung Hlaing ke Thailand justru menunjukkan bahwa junta lebih memilih jalur bilateral daripada mematuhi kesepakatan regional. Ini menjadi ujian bagi solidaritas ASEAN, terutama ketika Thailand, yang notabene anggota pendiri, tampak lebih pragmatis dalam berhubungan dengan rezim militer.

Menurut pengamat hubungan internasional di Bangkok, kunjungan ini adalah upaya junta untuk memecah kebuntuan diplomatik. Dengan mendekati Thailand, yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan langsung di perbatasan, Naypyidaw berharap dapat membangun dukungan di dalam ASEAN. Namun, langkah ini juga berisiko memecah belah blok, karena tidak semua anggota sepakat untuk menerima rezim militer sebagai mitra setara.

Bagi Indonesia, pertanyaannya adalah: apakah Jakarta akan tetap pada posisi prinsipilnya, atau mulai melunak seperti Thailand? Dengan keketuaan ASEAN yang akan bergulir, tekanan untuk mencari solusi konkret atas krisis Myanmar semakin besar. Kunjungan Min Aung Hlaing ini bisa menjadi katalis bagi perdebatan baru di kawasan, tetapi juga bisa menjadi batu sandungan bagi kredibilitas ASEAN sebagai penjaga stabilitas.

Ke depan, dunia akan mengamati apakah kunjungan ini akan diikuti oleh langkah-langkah konkret junta dalam memenuhi komitmen 5PC, atau justru menjadi pengakuan diam-diam atas status quo. Satu hal yang pasti: Myanmar tidak lagi sepenuhnya terisolasi, dan ASEAN harus berhati-hati agar tidak kehilangan arah dalam menangani krisis yang belum usai ini.