Kamboja Desak Thailand Pulangkan 20.000 Warga Terlantar: Damai Tanpa Kepulangan Dianggap Semu

Lebih dari tujuh bulan setelah Kamboja dan Thailand menandatangani kesepakatan gencatan senjata, sekitar 20.000 warga sipil Kamboja masih belum bisa kembali ke rumah mereka di sepanjang perbatasan. Pemerintah di Phnom Penh kini kembali mendesak Bangkok untuk memenuhi komitmennya, dengan mengutip hukum internasional serta dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan China.

Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, dalam pernyataan di media sosial pada 6 Agustus, menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa diukur hanya dari berhentinya tembakan. "Perdamaian sejati harus diukur dari hari ketika lebih dari 20.000 warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah dan tanah mereka dengan aman, sukarela, dan bermartabat," tulisnya. Ia menambahkan bahwa hingga itu terjadi, komitmen dalam Pernyataan Bersama Komite Perbatasan Umum Luar Biasa (GBC) yang ditandatangani 27 Desember 2025 masih belum terpenuhi.

Pheaktra menuduh Thailand masih mempertahankan posisi militer di wilayah yang diklaim Kamboja sebagai wilayah kedaulatannya. Menurutnya, tentara Thailand memasang kawat berduri dan kontainer di se se sejumlah jalan akses, sehingga warga desa tidak dapat kembali. Ia juga menuding pasukan Thailand merusak rumah dan infrastruktur sipil, menciptakan "fakta baru di lapangan" yang bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata. Pihak Thailand selama ini membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tindakannya sesuai dengan interpretasi perbatasan versi mereka.

Konflik perbatasan yang memanas pada 2025 itu melibatkan tembakan artileri, serangan udara, dan pertempuran darat di beberapa sektor. Menurut otoritas Kamboja, sekitar 650.000 warga sempat mengungsi, dan sebagian besar telah kembali. Namun, lebih dari 20.000 orang masih tinggal di tempat penampungan sementara karena tidak bisa mengakses rumah mereka dengan aman. Kerusakan meliputi rumah, sekolah, pagoda, dan infrastruktur sipil lainnya, menjadikannya salah satu perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah Kamboja.

Dalam misi pertamanya ke Kamboja pekan lalu, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia, Thomas Andrews, mengunjungi lokasi pengungsian di perbatasan. Ia menekankan bahwa orang-orang yang mengungsi akibat konflik bersenjata memiliki hak untuk kembali menurut hukum internasional, dan mendesak kedua pemerintah untuk menghilangkan hambatan yang ada. Sementara itu, Duta Besar China untuk Kamboja, Wang Wenbin, menyatakan keyakinannya bahwa warga yang masih mengungsi pada akhirnya akan pulang, menggambarkan kesulitan mereka sebagai hal yang bersifat sementara.

Pheaktra menekankan bahwa Pernyataan Bersama Desember itu mengatur agar implementasi gencatan senjata tidak mempengaruhi perbatasan internasional, dan menugaskan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) untuk melanjutkan demarcation sesuai perjanjian yang ada. Ia menegaskan bahwa masalah perbatasan harus diselesaikan melalui hukum internasional dan mekanisme bilateral, bukan dengan kekuatan militer atau tindakan sepihak. Kamboja meminta Thailand menghormati komitmennya dengan menghilangkan hambatan bagi warga yang ingin pulang, menarik pasukan dari wilayah yang dianggap diduduki secara ilegal, dan bekerja sama dengan JBC.

Bagi Indonesia, konflik ini relevan karena menjadi uji bagi mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN yang mengedepankan dialog. Ketegangan yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas kawasan dan arus investasi, mengingat posisi strategis Kamboja dan Thailand dalam rantai pasok regional. Selain itu, prinsip hak untuk kembali bagi pengungsi juga sejalan dengan komitmen kemanusiaan yang dianut Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah tekanan diplomatik dari PBB dan China cukup untuk mendorong Thailand mengubah sikapnya, atau justru memperkeruh hubungan bilateral. Jika perundingan JBC tidak membuahkan hasil, bukan tidak mungkin Kamboja akan membawa isu ini ke tingkat ASEAN atau Mahkamah Internasional. Yang jelas, nasib 20.000 warga yang masih menanti kepulangan menjadi ujian nyata bagi komitmen perdamaian kedua negara.