DPRD Surabaya Gagas Silaturahmi Forkopimda Keliling demi Jaga Stabilitas Ekonomi Kota Pahlawan

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifudin Zuhri, menegaskan bahwa keamanan Kota Pahlawan tidak boleh lagi dipandang sebagai domain tunggal aparat penegak hukum. Di tengah statusnya sebagai metropolis dan pusat perekonomian Jawa Timur, ia justru mendorong lahirnya kesadaran kolektif seluruh warga sebagai kunci utama menjaga kondusivitas wilayah.

Menurut Zuhri, keragaman ras, suku, agama, dan golongan yang hidup berdampingan di Surabaya menuntut pendekatan mitigasi dan deteksi dini atas potensi gangguan keamanan. "Kota ini hanya bisa aman kalau seluruh komponen memiliki kesadaran bersama untuk menjaganya," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip pekan ini. Pandangan ini lahir dari realitas bahwa Surabaya merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional—mulai dari perdagangan, jasa, investasi, hingga industri kreatif.

Konsekuensinya, setiap gejolak keamanan berpotensi langsung menggerus aktivitas ekonomi masyarakat. Zuhri menggarisbawahi bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional menjamin rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan warganya. "Kalau Surabaya tidak kondusif, maka ekonomi pasti akan terganggu," tegasnya, menyiratkan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, Zuhri menggagas silaturahmi rutin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Yang menarik, pertemuan tersebut tidak selalu digelar secara formal di ruang rapat, melainkan bergiliran di berbagai tempat—kadang di DPRD, di kediaman Dandim, atau di Polrestabes. "Kita bergiliran supaya kebersamaan itu benar-benar terbangun," katanya, menekankan pentingnya hubungan personal yang akrab untuk memperlancar koordinasi di lapangan.

Inisiatif ini dinilai sebagai langkah progresif dalam tata kelola keamanan perkotaan. Dengan mengenal satu sama lain secara personal, komunikasi antarinstansi dapat berlangsung lebih cepat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang kaku. Pendekatan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari keamanan yang bersifat represif menuju keamanan yang partisipatif dan kolaboratif.

Bagi warga dan pelaku usaha di Surabaya, gagasan ini membawa angin segar. Stabilitas keamanan yang terjaga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, melindungi lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, keberhasilan inisiatif ini tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemauan politik semua pihak untuk menindaklanjuti kesepakatan yang lahir dari forum-forum tersebut.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana model kolaborasi ini dapat direplikasi oleh kota-kota metropolitan lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Apakah pendekatan berbasis kebersamaan ini akan menjadi standar baru dalam menjaga keamanan perkotaan, atau hanya menjadi seremonial belaka? Waktu yang akan menjawab, namun langkah DPRD Surabaya setidaknya telah membuka ruang dialog yang lebih inklusif dalam urusan keamanan publik.