MPR Berburu Bentuk Hukum PPHN: Amandemen, TAP, atau UU?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali memanaskan mesin politik dengan mengkaji ulang bentuk hukum yang tepat untuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Langkah ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 menegaskan bahwa ketetapan MPR tidak lagi memiliki daya ikat di luar lembaga tersebut, sehingga MPR harus mencari jalan baru agar haluan negara dapat mengikat seluruh lembaga negara.

Ketua MPR Ahmad Muzani, dalam jumpa pers di kompleks parlemen Senayan, Rabu (12/2), mengungkapkan bahwa persoalan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat gabungan MPR bersama alat kelengkapan dewan. Menurutnya, putusan MK tersebut secara otomatis menutup ruang bagi TAP MPR untuk menjadi instrumen yang dipatuhi di luar MPR. "Kami butuh waktu untuk mencari produk hukum yang tepat agar bisa mengikat semua lembaga negara," ujarnya.

Wacana amandemen konstitusi pun mengemuka sebagai salah satu opsi. Namun, Muzani menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal. "Ini yang sedang akan dibahas dalam rapat-rapat gabungan berikutnya. Belum dibahas, tapi tadi pandangan-pandangan itu mengemuka bermacam-macam varian," katanya. Sikap hati-hati ini mencerminkan kompleksitas politik yang menyelimuti isu PPHN, yang telah bergulir sejak 2019 dan baru mencapai konsep final pada periode kepemimpinan MPR saat ini.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memaparkan setidaknya tiga opsi payung hukum yang sedang dipertimbangkan: amandemen UUD 1945, penetapan melalui TAP MPR, atau pengesahan sebagai undang-undang. Bambang meyakini keputusan akan segera diambil agar pembangunan nasional dapat berjalan berkelanjutan tanpa terputus oleh pergantian kekuasaan. "Pada prinsipnya, Presiden menyerahkan kepada MPR," ujarnya, merespons konsep PPHN yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/8) lalu.

Konsep PPHN sendiri berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang bersifat teknis. PPHN dimaksudkan sebagai filosofi bernegara yang menjadi kompas bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan amanat rakyat. Namun, Muzani belum bersedia merinci isi filosofi tersebut, menandakan masih ada ruang negosiasi yang belum terbuka untuk publik.

Bagi Indonesia, kepastian payung hukum PPHN bukan sekadar urusan administrasi ketatanegaraan. Ini menyangkut arah pembangunan jangka panjang yang selama ini kerap berubah setiap pergantian presiden. Dengan adanya PPHN yang mengikat, investor dan pelaku usaha dapat memperoleh kepastian kebijakan yang lebih stabil, mengurangi risiko politik dalam perencanaan bisnis. Namun, jalan menuju konsensus tidaklah mudah. Amandemen konstitusi membutuhkan dukungan politik yang besar, sementara TAP MPR terganjal putusan MK, dan undang-undang bisa saja diubah oleh pemerintahan berikutnya.

Para pengamat menilai bahwa pilihan antara amandemen dan undang-undang akan menjadi titik krusial. Amandemen memberikan legitimasi konstitusional yang kuat, tetapi prosesnya panjang dan berisiko membuka kotak pandora perubahan lain. Sementara itu, undang-undang lebih fleksibel, tetapi rentan terhadap revisi politik. "Ini adalah dilema klasik antara stabilitas dan fleksibilitas," ujar seorang analis politik yang enggan disebut namanya.

Dengan Presiden yang menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada MPR, bola panas kini berada di lapangan para wakil rakyat. Akankah mereka berani mengambil langkah besar dengan mengamandemen konstitusi demi memastikan pembangunan yang berkelanjutan? Atau memilih jalan tengah yang lebih pragmatis? Jawabannya akan menentukan wajah tata kelola pemerintahan Indonesia untuk dekade-dekade mendatang.