Pemerintah Targetkan 1,45 Juta Sambungan Gas Rumah Tangga hingga 2029: Jalan Baru Kurangi Ketergantungan LPG

Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada LPG impor, dengan target ambisius 1,45 juta sambungan rumah (SR) pada periode 2025–2029. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa percepatan ini tidak hanya menyangkut perluasan infrastruktur, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga energi global.

Pada periode 2025–2026, target pembangunan jaringan gas dinaikkan menjadi 119.379 SR yang tersebar di 15 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 115.264 SR. Penambahan tersebut mencakup 1.765 SR di Kota Jambi, 2.000 SR di Kota Bontang, dan 350 SR di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 3 Agustus 2026, pembangunan tahap ini telah memasuki penyelesaian konstruksi, menandakan progres yang solid di lapangan.

Selain itu, pemerintah telah memulai pembangunan tahap pertama di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 SR yang meliputi Kecamatan Gempol, Palimanan, Dukupuntang, dan Depok. Proyek yang dikontrak sejak 20 Mei hingga 31 Desember 2026 ini masih dalam tahap awal, mencakup survei jalur, penentuan lokasi stasiun pengatur dan pengukur tekanan gas, serta pendataan calon pelanggan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjangkau wilayah-wilayah prioritas di Pulau Jawa.

Secara kumulatif hingga 2025, pembangunan jaringan gas nasional telah mencapai 949.008 SR, dengan rincian 703.308 SR dari APBN dan 245.700 SR dari pendanaan non-APBN. Untuk periode 2026–2028, pemerintah menyiapkan pembangunan 959.232 SR di delapan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bogor (182.665 SR), Kota Depok (156.134 SR), Kabupaten Bekasi (120.691 SR), Kabupaten Cirebon (117.142 SR), Kabupaten Tangerang (100.247 SR), Kabupaten Lamongan (101.295 SR), Kabupaten Pasuruan (93.772 SR), dan Kabupaten Jombang (87.286 SR). Dengan demikian, total target 2025–2028 mencapai 1.119.654 SR.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan tiga skema pendanaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi BUMN. Pada 2025, 100.000 SR dibiayai melalui investasi BUMN. Pada 2026, pemerintah menargetkan 150.000 SR dari APBN, 50.000 SR dari KPBU, dan 100.000 SR dari investasi BUMN. Sementara itu, pada 2027–2029, masing-masing tahun ditargetkan 350.000 SR, dengan komposisi 150.000 SR APBN, 100.000 SR KPBU, dan 100.000 SR investasi BUMN. Secara keseluruhan, periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai 1,45 juta SR, terdiri atas 600.000 SR APBN, 350.000 SR KPBU, dan 500.000 SR investasi BUMN.

Qodari menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran dihitung dengan pendekatan Rp10 juta per SR, namun nilai tersebut akan disesuaikan dengan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, dan hasil pengadaan. Ia juga memastikan ketersediaan gas domestik mencukupi, dengan sekitar 70–75 persen produksi gas nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. "Pemerintah terus memastikan kesiapan pasokan berdasarkan ketersediaan sumber atau alokasi gas, volume dan profil kebutuhan pelanggan, kesinambungan pasokan selama umur operasi, serta kesiapan jaringan transmisi dan distribusi," ujarnya.

Bagi masyarakat Indonesia, perluasan jaringan gas ini memiliki dampak langsung pada pengurangan subsidi LPG yang selama ini membebani APBN. Dengan beralih ke gas bumi pipa, rumah tangga dapat menikmati energi yang lebih murah dan stabil, sekaligus mengurangi emisi karbon. Namun, tantangan utama terletak pada pemerataan infrastruktur di luar Jawa dan kesiapan regulasi untuk menarik investasi swasta. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting bagi transisi energi nasional.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah mampu menjaga momentum ini di tengah keterbatasan fiskal dan kompleksitas koordinasi antarwilayah. Dengan target yang semakin besar, efektivitas skema KPBU dan peran BUMN akan menjadi kunci. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor LPG, tetapi juga membangun fondasi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.