KRI Mata Bongsang-873 Berlayar ke 5 Pulau 3T Papua: Rupiah Berdaulat di Tengah Samudra
Baca dalam 60 detik
- Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 resmi bergerak dengan pengawalan KRI Mata Bongsang-873 untuk menjangkau lima wilayah terdepan di Papua.
- Sinergi TNI AL dan Bank Indonesia menegaskan fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan, bukan sekadar alat tukar di daerah terpencil.
- Rute pelayaran sejauh 625 mil laut menandai perluasan akses keuangan negara hingga ke pulau-pulau terluar yang selama ini minim layanan perbankan.

Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Mata Bongsang-873 mulai menjalankan misi pengawalan distribusi uang rupiah ke lima pulau terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di Papua, Selasa (4/8). Langkah ini merupakan bagian dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang digagas Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut untuk memastikan kehadiran negara di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan keuangan formal.
Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, menegaskan bahwa pengawalan ini bukan sekadar operasi logistik. Menurutnya, rupiah adalah simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib hadir di setiap jengkal wilayah, termasuk pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. "Sinergi antara TNI AL dan Bank Indonesia adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah terluar," ujarnya di Jayapura, Rabu (5/8).
Rute pelayaran yang ditempuh membentang dari Jayapura menuju Pulau Pai, Pulau Owi, Pulau Numfoor, Pulau Bepondi, Pulau Yapen, hingga berakhir di Biak. Total jarak yang harus dilalui mencapai 625 mil laut, sebuah perjalanan yang menuntut kesiapan personel dan materiil. Sugianto menekankan bahwa seluruh prajurit telah diperintahkan untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi standar operasional prosedur selama pelayaran, mengingat kondisi perairan timur Indonesia yang kerap menantang.
Ekspedisi ini menjadi sorotan karena tidak hanya membawa uang tunai, tetapi juga misi simbolis: memperkuat kecintaan masyarakat terhadap rupiah. Bagi warga di pulau-pulau terpencil, kehadiran kapal perang yang membawa uang layak edar adalah bukti bahwa mereka tidak terabaikan oleh negara. Lebih dari itu, program ini juga menjadi sarana edukasi keuangan di tengah minimnya akses perbankan konvensional.
Di tengah upaya pemerintah mendorong inklusi keuangan nasional, ERB 2026 menjadi ujian nyata bagi koordinasi lintas lembaga. Bank Indonesia sebelumnya menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk ekspedisi di Papua tahun ini, sementara di daerah lain seperti Sulawesi Tengah, dana Rp12,24 miliar telah dialokasikan. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi uang ke 3T bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas moneter dan kedaulatan ekonomi di wilayah perbatasan.
Bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di luar Jawa, program ini mengingatkan bahwa akses terhadap uang layak edar masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak warga di pulau terluar yang selama ini bergantung pada barter atau uang lama yang tidak layak edar, sehingga kehadiran kapal perang membawa dampak langsung pada aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian: apakah ekspedisi tahunan ini cukup untuk mengatasi kesenjangan keuangan yang sudah mengakar?
Ke depan, sinergi TNI AL dan Bank Indonesia perlu diperkuat dengan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan perbankan elektronik di wilayah 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat mungkin menjadi solusi jangka pendek, tetapi tanpa dukungan teknologi dan edukasi berkelanjutan, ketergantungan pada kapal perang untuk membawa uang tunai akan terus berulang. Mampukah Indonesia mewujudkan kedaulatan rupiah yang tidak lagi bergantung pada jarak dan musim?



