Kunjungan Wisman Naik, Belanja Turun: DPR Desak Pariwisata Naik Kelas

Jakarta, LyndHub.com — Di tengah optimisme pemulihan sektor pariwisata, muncul sinyal yang tak bisa diabaikan: jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terus bertambah, tetapi uang yang mereka belanjakan justru menyusut. Kondisi ini mendorong anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, untuk menyerukan pergeseran strategi dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman pada Juni 2026 mencapai 1,39 juta, meningkat tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, di balik angka tersebut, rata-rata pengeluaran wisatawan per kunjungan tercatat hanya sekitar 1.285 dolar AS. Secara tahunan, jumlah kunjungan bahkan mengalami kontraksi sebesar 2,15 persen. Artinya, pertumbuhan yang terjadi bersifat stagnan dan belum mampu mendorong belanja yang lebih tinggi.

Putra Nababan menilai situasi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan pariwisata nasional. "Peningkatan jumlah wisatawan belakangan ini ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan nilai ekonomi riil di lapangan," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/7). Ia menegaskan bahwa jika wisatawan datang dalam jumlah besar tetapi belanja mereka minim, dampaknya terhadap pelaku usaha lokal, terutama UMKM di sekitar destinasi, akan jauh dari optimal.

Menurut politisi tersebut, Indonesia tidak boleh terjebak pada citra destinasi murah yang hanya mengandalkan volume. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kualitas amenitas, infrastruktur, dan standar kebersihan kawasan wisata. Selain itu, pengembangan agenda internasional dan paket wisata tematik—seperti ekowisata, wisata kebugaran, dan wisata budaya—dipandang mampu memperpanjang durasi tinggal wisatawan, yang pada akhirnya meningkatkan pengeluaran mereka.

Langkah lain yang diusulkan adalah promosi yang lebih terarah, menyasar negara-negara penyumbang wisatawan dengan daya beli tinggi. Integrasi produk UMKM ke dalam rantai nilai pariwisata juga dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi destinasi massal yang murah. Pariwisata kita harus naik kelas," tegas Putra.

Lonjakan jumlah wisatawan tanpa diiringi kenaikan belanja sebenarnya bukan fenomena baru. Sejumlah negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam telah lebih dulu menerapkan strategi pariwisata premium dengan menargetkan segmen pasar tertentu. Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, sebenarnya memiliki modal besar untuk mengikuti jejak tersebut. Namun, tantangan utamanya terletak pada konsistensi kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri.

Bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, arahan ini menjadi sinyal untuk mulai berbenah. Hotel, restoran, dan penyedia jasa wisata perlu meningkatkan standar layanan agar mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada kualitas pengalaman yang ditawarkan. Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan peluang besar di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: mampukah pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengubah haluan dari kuantitas ke kualitas? Jawabannya akan menentukan apakah sektor pariwisata Indonesia benar-benar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, atau sekadar menjadi angka statistik yang mengesankan di atas kertas.