MOE: Perbedaan Soal Ujian Lisan O-Level Bukan Gangguan Teknis atau Tindakan Jahat

Kementerian Pendidikan Singapura (MOE) memastikan bahwa ketidaksesuaian yang dilaporkan sejumlah peserta ujian lisan GCE O-Level pada 15 Juli lalu bukan berasal dari gangguan teknis maupun tindakan sabotase. Pernyataan ini disampaikan Senior Minister of State for Education, Janil Puthucheary, dalam jawaban atas pertanyaan parlemen, Rabu (5/8). Ia menegaskan bahwa seluruh materi ujian yang diakses peserta dan penguji berasal dari sistem yang sama, terenkripsi, dan telah terverifikasi.

Sebelumnya, puluhan siswa mengeluh di media sosial bahwa teks petunjuk yang mereka lihat di layar komputer saat sesi persiapan berbeda dengan yang dibacakan penguji lisan. Hal ini memicu investigasi oleh Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB). Temuan awal SEAB menyatakan tidak ada perbedaan, karena pertanyaan yang ditampilkan sama untuk semua pihak. Namun, untuk menjawab kegelisahan publik, MOE melakukan audit menyeluruh terhadap log digital, akun pengguna, serta distribusi materi di setiap pusat ujian.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa 432 kandidat yang melapor berasal dari 200 tim penguji yang berbeda, tanpa pola tertentu. Variasi frasa yang dilaporkan pun beragam, seperti "Would you go…", "Would you be interested…", atau "Would you want…". Menurut Dr. Puthucheary, tidak ada bukti kegagalan sistem atau perbedaan akses antara peserta dan penguji. Semua akun hanya mengakses satu sumber materi, dan tidak ditemukan insiden keamanan siber.

Menariknya, nilai rata-rata peserta yang melapor tidak jauh berbeda dengan peserta lain pada hari yang sama maupun dengan empat sesi ujian lainnya tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelompok, mereka yang mengeluh tidak mengalami kerugian signifikan. Meski demikian, MOE mengakui bahwa sebagian siswa mungkin mengalami tekanan psikologis akibat kejadian tersebut, yang bisa memengaruhi performa mereka. Untuk itu, sekolah akan membantu mereka mengajukan permohonan pertimbangan khusus (special consideration), sebuah mekanisme yang meninjau ulang nilai akhir jika kinerja terdampak faktor di luar kendali siswa.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan keandalan sistem ujian nasional. Di tengah digitalisasi pendidikan yang semakin masif, insiden seperti ini bisa memicu krisis kepercayaan publik. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) di Indonesia perlu memastikan infrastruktur ujian berbasis komputer memiliki audit trail yang kuat dan mekanisme penanganan keluhan yang responsif. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa investigasi menyeluruh dan komunikasi publik yang jelas adalah kunci meredam spekulasi.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana SEAB akan memperkuat protokol ujian lisan agar kejadian serupa tidak terulang. Apakah perlu ada verifikasi dua arah antara teks di layar dan yang dibacakan penguji? Atau mungkin pelatihan tambahan bagi penguji untuk memastikan konsistensi? MOE belum mengumumkan langkah konkret, tetapi komitmen untuk mengevaluasi setiap permohonan secara adil adalah sinyal positif. Bagi siswa yang terdampak, harapan akan keadilan tetap terjaga, meski prosesnya mungkin memakan waktu.